Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio menilai Presiden ke-7 RI Joko Widodo menunjukkan sikap yang berbeda terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ia membaca ada dua dorongan utama di balik perubahan itu: Jokowi diduga merasa tak lagi berada di lingkar keputusan politik, sekaligus terdorong untuk merespons serangan yang terus mengarah ke dirinya dan keluarga.
Menurut Hendri, yang akrab disapa Hensa, situasi tersebut bisa membuat Jokowi merasa terpinggirkan setelah selama satu dekade lebih terbiasa berada di pusat pengambilan keputusan. Ia menilai, ketika seseorang yang biasa menentukan arah politik tidak lagi diajak membahas langkah besar, maka orang itu cenderung mencari jalur pengaruh baru. Dari situ, Hensa melihat Jokowi mulai membangun ruang politik sendiri alih-alih memilih diam.
Hensa menyebut Partai Solidaritas Indonesia atau PSI sebagai kanal yang paling mungkin dipakai Jokowi untuk membentuk panggung baru. Ia menilai pilihan itu masuk akal karena PSI dinilai paling dekat dengan posisi politik Jokowi saat ini. Pandangan tersebut, kata Hensa, muncul dari pengamatannya terhadap gerak politik Jokowi belakangan ini, termasuk kedekatan yang terlihat dalam sejumlah agenda PSI.
Faktor kedua, menurut Hensa, adalah isu ijazah yang tak lagi berhenti pada Jokowi. Persoalan yang semula menyorot ijazah Jokowi kini ikut menyeret nama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, bahkan menjadi perkara yang dibahas di Mahkamah Konstitusi. Karena itu, Hensa menilai Jokowi wajar jika merasa perlu turun tangan lebih keras untuk melindungi diri dan keluarganya.
Ia juga menilai tekanan politik yang datang berulang dapat mengubah cara seseorang merespons. Alih-alih terus bertahan dalam posisi defensif, seorang politisi bisa memilih bergerak lebih dulu agar tidak terus didorong lawan. Dalam pembacaan Hensa, sikap Jokowi yang tampak lebih tegas terhadap Prabowo bisa jadi merupakan bagian dari kalkulasi itu.
Meski begitu, Hensa tidak langsung menyimpulkan Jokowi akan berseberangan dengan pemerintahan Prabowo-Gibran, koalisi yang selama ini ia dukung. Ia mengakui analisisnya hanya berdasarkan pengamatan luar, sementara hitungan politik sesungguhnya hanya diketahui Jokowi sendiri. Karena itu, ia menilai langkah politik Jokowi berikutnya, termasuk lewat PSI, masih perlu dilihat lebih jauh.
Di sisi lain, PSI sendiri ikut menyoroti polemik ijazah Gibran. Ketua DPP PSI Bestari Barus menyatakan partainya khawatir isu tersebut dipakai untuk merenggangkan hubungan politik antara Prabowo dan Gibran. Ia menilai perpecahan di antara keduanya justru bisa melemahkan posisi pemerintahan dan karena itu harus diwaspadai sebagai gerakan politik.
Bestari menegaskan PSI tetap berkomitmen menjaga dukungan kepada pemerintahan Prabowo-Gibran sampai akhir masa jabatan. Ia juga menyebut partainya meyakini ada upaya untuk melemahkan koalisi, meski tidak menunjuk pihak tertentu. Sementara itu, Jokowi sebelumnya juga menilai polemik tudingan ijazah palsu yang kembali menyeret namanya dan Gibran tidak lepas dari operasi politik yang dimanfaatkan pihak lain untuk menurunkan reputasi keduanya.
Discussion about this post