Isu mengenai keabsahan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali ramai diperbincangkan di tengah situasi politik nasional yang terus bergerak. Diaspora Indonesia sekaligus penulis lulusan Universitas Gadjah Mada, Dimas Budi Prasetyo, menilai kemunculan ulang isu itu perlu dibaca sebagai bagian dari dinamika persaingan di antara elite politik.
Dalam pandangannya, munculnya kembali sorotan terhadap ijazah Gibran tidak berdiri sendiri. Dimas menduga ada kaitan dengan ketegangan antarkelompok di lingkar kekuasaan yang ia gambarkan sebagai kubu Hambalang dan kubu Solo. Meski begitu, ia menekankan bahwa kesimpulan itu bukan fakta yang ia klaim pasti, melainkan tafsir atas rangkaian informasi dan pemberitaan yang ia ikuti.
“Kalau berdasarkan kumpulan berita dan informasi, bisa jadi ini tanda perpecahan dua kubu: Hambalang dan Solo. Tafsiran saya sih begitu,” ujar Dimas pada Sabtu, 26 September 2026.
Pernyataan itu menempatkan isu ijazah Gibran dalam lanskap politik yang lebih luas, bukan semata persoalan administratif atau pendidikan. Bagi Dimas, ketika sebuah isu berulang di ruang publik, kemungkinan ada kepentingan politik yang turut bermain di baliknya. Namun ia tidak menjelaskan lebih jauh pihak mana yang dimaksud berada di balik penguatan isu tersebut.
Dimas juga menggarisbawahi bahwa perbedaan kepentingan di antara para elite tidak selalu harus dipandang negatif. Menurut dia, dalam sistem demokrasi, adanya kelompok-kelompok yang saling mengawasi justru dapat menjadi mekanisme penyeimbang agar kekuasaan tidak berjalan tanpa kontrol.
Dengan demikian, ia melihat dinamika semacam ini sebagai bagian dari proses politik yang wajar, meski tetap menyisakan ruang tafsir. Isu ijazah Gibran pun, dalam pembacaan Dimas, bukan hanya soal dokumen pendidikan, tetapi juga cerminan dari tarikan kepentingan yang sedang berlangsung di tingkat elite.
Discussion about this post