Upaya Jerman Mengurangi Ketergantungan pada Teknologi AS
Sektor publik Jerman sedang berupaya keras untuk mengurangi ketergantungan pada teknologi asal Amerika Serikat (AS) dalam rangka menghindari risiko tekanan politik atau pemerasan. Hal ini dilakukan karena sebagian besar penyedia program komputer yang digunakan oleh otoritas Jerman berasal dari perusahaan AS, sehingga memungkinkan pemerintah AS untuk mengakses dokumen yang dikeluarkan lembaga pemerintah negara bagian maupun federal.
Undang-Undang CLOUD Act dan Risiko Keamanan Data
Salah satu alasan utama kekhawatiran ini adalah Undang-Undang Clarifying Lawful Overseas Use of Data (CLOUD Act), yang ditandatangani oleh Presiden AS Donald Trump pada 2018. UU ini memungkinkan pemerintah AS mengakses data di Jerman melalui dekrit atau perintah eksekutif jika data tersebut disimpan di fasilitas data AS. Hal ini juga berlaku untuk data yang disimpan di negara lain, asalkan servernya dimiliki oleh perusahaan AS atau anak perusahaannya.
Para pendukung perlindungan data di Jerman berargumen bahwa undang-undang ini meningkatkan risiko keamanan data yang disimpan oleh pemerintah Jerman. Mereka menilai bahwa kebijakan ini dapat membuka celah bagi intervensi politik dari pihak luar, terutama ketika data sensitif tersimpan di infrastruktur teknologi asing.
ZenDis: Membangun Alternatif Digital
ZenDis, Pusat Kedaulatan Digital Administrasi Publik Jerman, ingin mengurangi ketergantungan pada perusahaan teknologi AS seperti Microsoft. Saat ini, ZenDis sedang mengembangkan alternatif digital untuk produk-produk AS. ZenDis merupakan perseroan terbatas yang sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Jerman. Lutz Niemeyer, juru bicara ZenDis, menyatakan bahwa “semua data yang disimpan di basis data AS berisiko.”
Ia menambahkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan data penting yang dipercayakan warga negaranya. Dengan demikian, ZenDis berkomitmen untuk menciptakan solusi digital yang lebih aman dan mandiri.
Contoh Kasus Sanksi AS terhadap Hakim ICC
Kasus Nicolas Guillou, seorang hakim Prancis di Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) di Den Haag, menjadi contoh nyata dari risiko tekanan politik AS. Guillou dan beberapa hakim serta jaksa lainnya masuk dalam daftar sanksi AS setelah ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.
Guillou mengatakan bahwa akun-akunnya yang terkait dengan perusahaan AS seperti Amazon dan PayPal ditutup. Ia juga tidak dapat memesan hotel di Eropa melalui agen perjalanan online Booking.com, yang harus memutus hubungan dengan mereka yang dikenakan sanksi oleh pemerintah AS.
Ancaman dari Penutupan Pembaruan Perangkat Lunak
Niemeyer dari ZenDis mengungkapkan bahwa salah satu cara yang mungkin dilakukan AS adalah dengan menginstruksikan perusahaan teknologi untuk menghentikan pembaruan, terutama pembaruan keamanan, pada perangkat lunak yang digunakan oleh lembaga pemerintah Jerman. Ia memprediksi bahwa hal ini akan membuat negara tidak lagi berfungsi secara optimal, mulai dari pemerintah lokal hingga tingkat tinggi di kanselir Jerman.
Solusi openDesk untuk Sektor Publik
Untuk mengatasi masalah ini, ZenDis mengembangkan solusi bernama openDesk, sebuah paket perkantoran lengkap yang fleksibel untuk sektor publik. Produk ini memiliki kode sumber yang tersedia secara publik, berfokus pada kedaulatan digital, keamanan, dan kolaborasi.
ZenDis tidak mengembangkan openDesk sendiri. Tim sebanyak 40 orang tersebut mengidentifikasi berbagai produk di pasar Jerman dan Eropa, kemudian menggabungkannya menjadi kumpulan perangkat lunak terpadu. Direktur Pelaksana ZenDis, Pamela Krosta-Hartl, menjelaskan bahwa “kami menghubungkan berbagai solusi individu dan mengintegrasikannya.”
Pertumbuhan dan Ekspansi OpenDesk
ZenDis didirikan pada 2022 dengan dana awal €16 juta (sekitar Rp312 miliar) dari pemerintah federal. Sejak itu, mereka telah menjual 160.000 lisensi openDesk. Pada tahun 2025, omzetnya mencapai lebih dari €18 juta (Rp351 miliar), setengahnya berasal dari penjualan lisensi.
Minat dari Sektor Swasta
Bukan hanya sektor publik yang tertarik dengan openDesk. Perusahaan swasta, terutama di sektor jasa keuangan, juga menunjukkan minat. Niemeyer menyatakan bahwa ZenDis sedang menyiapkan program untuk mitra distribusi yang dapat membuat solusi untuk sektor swasta, karena ZenDis yang dimiliki oleh pemerintah Jerman hanya dapat menghasilkan 20% pendapatannya dari sektor swasta.
Kekhawatiran Aktivis terhadap Kemitraan Perusahaan Swasta
Meski ZenDis tidak menghakimi perusahaan yang menjalin kemitraan dengan pihak lain, aktivis perlindungan digital tetap khawatir dengan kesepakatan antara produsen listrik terbesar Jerman, RWE, dengan Amazon. Kesepakatan ini memungkinkan Amazon membeli listrik dari RWE, yang kemudian menyimpan datanya di cloud Amazon dan dapat menggunakan produk kecerdasan buatan (AI) Amazon.
Pamela Krosta-Hartl menunjukkan bahwa ada risiko signifikan terkait penggunaan layanan cloud AS, termasuk risiko ‘pemerasan’ politik. Ia menekankan bahwa kedaulatan digital harus selalu diperhitungkan dalam penilaian risiko perusahaan.
Discussion about this post