Pemerintah pusat akan menyiapkan pendamping hukum bila gugatan terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap di Kalimantan Barat terus berlanjut. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyampaikan hal itu di Jakarta, sambil menegaskan bahwa langkah berikutnya akan dibahas bersama Menteri Sekretaris Negara.
Menurut Yusril, pemerintah belum menetapkan siapa yang akan mewakili dalam perkara tersebut, tetapi penunjukan kuasa hukum menjadi opsi yang disiapkan. Ia juga menyebut koordinasi antarkementerian diperlukan karena gugatan itu menyasar banyak pejabat negara sekaligus. “Nanti saya berkoordinasi,” ujarnya seperti dikutip dari Antara.
Perkara yang dimaksud diajukan oleh empat kelompok dari unsur masyarakat sipil dan masyarakat adat, termasuk perwakilan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN serta Pemuda Katolik setempat melalui tim hukum. Di dalam gugatan itu, terdapat sepuluh pihak yang disebut sebagai tergugat, mulai dari Presiden Prabowo Subianto, wakil presiden, beberapa menteri, Kapolri, hingga Gubernur Kalimantan Barat.
Para penggugat meminta pemulihan dan rehabilitasi lingkungan dilakukan secara menyeluruh. Mereka juga mendesak penguatan penanganan kebakaran serta meminta adanya tanggung jawab atas biaya layanan kesehatan bagi warga yang terdampak asap dan kebakaran. Sidang pertama perkara ini sudah berlangsung di Pengadilan Negeri Pontianak, Kalimantan Barat, pada Rabu, 7 Oktober, namun persidangan ditunda hingga Rabu, 21 Oktober karena para tergugat tidak hadir.
Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan respons lapangan untuk menghadapi karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir mengatakan Presiden Prabowo Subianto sudah memberi lampu hijau agar bantuan dari negara tetangga diterima jika diperlukan. Menurut dia, pembahasan teknis mengenai mekanisme bantuan itu sedang dijalankan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB.
Arrmanatha menyampaikan hal tersebut usai menghadiri rapat tertutup dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Kamis. Ia menambahkan, perhatian presiden terhadap isu ini cukup besar karena dampak karhutla tidak hanya dirasakan di satu daerah, tetapi juga bisa meluas ke kawasan lain. Pemerintah pun telah mengerahkan kekuatan gabungan dalam skala besar untuk memadamkan api.
Hingga 13 Oktober, sebanyak 60.177 personel dari damkar, TNI, Polri, Kementerian Kehutanan, dinas kehutanan daerah, dan relawan telah diterjunkan. Operasi udara juga digunakan melalui helikopter dan pesawat untuk water bombing serta modifikasi cuaca, sebagai bagian dari upaya menekan sebaran api dan kabut asap.
Discussion about this post