Ray Rangkuti: Reformasi Pernah Mendorong TNI Kembali ke Barak, Kini Malah Masuk ke Ruang Sipil

Kritik terhadap Perluasan Peran TNI Pasca-Revisi UU 2025

Ray Rangkuti, Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA), menyampaikan kritik terhadap perluasan peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam ranah sipil setelah revisi Undang-Undang TNI tahun 2025. Menurutnya, semangat reformasi 1998 yang mendorong TNI fokus pada fungsi pertahanan mulai mengalami kemunduran.

Ia menyoroti bahwa revisi UU TNI 2025 dinilai memperluas peran TNI ke berbagai urusan sipil melalui Operasi Militer Selain Perang (OMSP), seperti pangan, pertanian, dan keamanan sosial. Ray menilai hal ini berisiko mengurangi profesionalisme militer dan mengancam supremasi sipil.

Diskusi publik bertajuk “Remiliterisme dan Masa Depan Demokrasi Indonesia: Mendedah Reformasi Sektor Pertahanan, Supremasi Sipil, dan Ancaman terhadap Hak Asasi Manusia” digelar di Jakarta, Jumat (29/5/2026). Dalam diskusi tersebut, Ray menyampaikan pandangan tentang pentingnya menjaga fungsi utama TNI sebagai institusi pertahanan profesional.

Semangat Reformasi 1998 yang Mulai Terabaikan

Ray menegaskan bahwa tuntutan “TNI kembali ke barak” yang menguat pada era Reformasi bukan sekadar slogan politik, melainkan simbol penting agar TNI fokus sebagai institusi pertahanan profesional dan tidak masuk ke ranah sipil. Ia menjelaskan bahwa istilah “kembali ke barak” merujuk pada pentingnya TNI berkiprah sebagai tentara profesional, dengan barak identik dengan fungsi utama TNI.

Semangat reformasi tersebut mulai diwujudkan pada era Presiden Megawati Soekarnoputri melalui pemisahan TNI dan Polri yang sebelumnya menyatu dalam struktur militer pada masa Orde Baru. Pemisahan itu menjadi tonggak penting reformasi sektor keamanan karena untuk pertama kalinya fungsi pertahanan dan keamanan sipil dipisahkan secara tegas.

Melalui Tap MPR, TNI ditempatkan di ranah pertahanan, sementara keamanan diserahkan kepada kepolisian sebagai institusi sipil. Sejak pemisahan itu, Polri menjadi institusi tersendiri, bukan lagi bagian dari militer.

Reformasi Berjalan Baik Selama 25 Tahun

Ray menilai reformasi sektor keamanan selama kurang lebih 25 tahun pasca-Reformasi sebenarnya berjalan cukup baik. Ia mencontohkan Undang-Undang TNI sebelum direvisi pada 2025 yang hanya memberikan ruang terbatas bagi pelibatan TNI di institusi sipil tertentu melalui skema OMSP. Pelibatan tersebut hanya dilakukan dalam kondisi khusus yang membutuhkan kapasitas militer, seperti penanganan terorisme, narkotika, maupun bencana besar.

ADVERTISEMENT

Misalnya, dalam kasus BNPB atau ketika terjadi bencana besar yang sulit ditangani. Itu yang disebut OMSP. Ray menegaskan dalam praktiknya ketentuan tersebut selama ini dipatuhi secara cukup ketat sehingga TNI tetap fokus pada sektor pertahanan negara.

Dampak positif reformasi itu terlihat dari tingginya tingkat kepercayaan publik terhadap TNI. Pada 2022, tingkat kepercayaan publik kepada TNI mencapai sekitar 98 persen. Hal ini dianggap sebagai efek dari reformasi institusi TNI yang fokus pada pertahanan.

Kritik Revisi UU TNI 2025

Namun, Ray menilai situasi berubah setelah revisi UU TNI Tahun 2025 yang memperluas tafsir OMSP. Ia mengatakan revisi tersebut membuka ruang semakin luas bagi keterlibatan TNI dalam urusan sipil yang sebelumnya bukan domain utama militer. Sekarang TNI bisa masuk ke mana-mana, seperti mengurus begal, pangan, jagung, food estate, pertanian, dan berbagai ruang sipil lainnya.

Menurut dia, kondisi tersebut berpotensi menggerus profesionalisme TNI yang selama ini dibangun melalui agenda Reformasi 1998. Melalui ketentuan baru itu, TNI bisa menduduki ranah-ranah sipil yang seharusnya bukan tempat utama bagi TNI. Kita kehilangan semangat TNI profesional sebagaimana tuntutan reformasi.

Diskusi yang Diikuti oleh Berbagai Narasumber

Diskusi tersebut juga menghadirkan sejumlah narasumber lain, yakni Kepala Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45) Jaleswari Pramodhawardani, Akademisi Sosial-politik Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun, Dosen Pascasarjana Universitas Nasional Firdaus Syam, Manajer Program Indonesia for Global Justice M. Aryanang Irsal, Peneliti Kebijakan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Gian Kasogi serta Peneliti Hukum dan Litigasi Strategis Saiful Hidayatullah.

Kegiatan itu turut dihadiri peneliti, organisasi masyarakat sipil, mahasiswa, organisasi kepemudaan, hingga masyarakat umum.