JAKARTA – Selamat pagi, para pembaca setia. Pada hari ini, kami akan menyajikan berita terpopuler sepanjang Rabu (4/5) yang mencakup berbagai isu penting seperti aksi besar-besaran dari PPPK dan P3K PW, pernyataan Jimly Asshiddiqie tentang rencana Prabowo dalam membatasi jabatan polisi di luar Polri, serta insentif sebesar Rp 11 miliar untuk guru P3K PW di Nusa Tenggara Barat. Berikut adalah rincian lengkapnya.
Aksi Besar-besaran dari PPPK dan P3K PW
PPPK dan PPPK paruh waktu (P3K PW) sedang bersiap melakukan aksi besar-besaran pada bulan Juni hingga Juli mendatang. Hal ini dilakukan karena mereka merasa tidak mendapatkan respons dari Presiden Prabowo Subianto terhadap surat-surat yang telah dikirimkan ke Istana Negara.
Sekretaris Jenderal DPP Aliansi PPPK Paruh Waktu Indonesia, Rini Antika, mengungkapkan bahwa pihaknya sudah cukup sabar menunggu jawaban dari pihak istana. Aliansi tersebut hanya ingin menyampaikan fakta-fakta yang terjadi di lapangan, agar presiden tidak hanya mendapatkan informasi yang tidak utuh.
Insentif Rp 11 Miliar untuk Guru P3K PW di NTB
Niat baik Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal, dalam memberikan insentif tambahan bagi 1.759 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (P3K PW) di NTB mendapat sambutan hangat dari wakil rakyat setempat.
Anggota Badan Anggaran DPRD NTB, Akhdiansyah, menjelaskan bahwa pemberian tambahan insentif sebesar Rp 540.000 per bulan per guru tersebut diproyeksikan membutuhkan anggaran sekitar Rp 11,39 miliar per tahun. Menurutnya, ini merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap kesejahteraan tenaga pendidik, khususnya guru paruh waktu.
KPK Menduga Staf Ahli Menhub Era Budi dan Dudy Terima Uang Proyek DJKA
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Staf Ahli Menteri Perhubungan era Budi Karya Sumadi (BKS) dan Dudy Purwagandhi, Robby Kurniawan (RB), menerima uang atas imbalan proyek di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub).
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penyidik memeriksa Robby Kurniawan pada 5 Mei 2026 sebagai saksi kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan DJKA Kemenhub. Penyidik mendapatkan informasi adanya dugaan penerimaan oleh saudara RB, kemudian mereka konfirmasi informasi tersebut.
ASN Kumpulkan Uang Rp3-10 Juta untuk Bupati
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, mengumpulkan uang sekitar Rp 3 juta hingga Rp 10 juta untuk Syamsul Auliya Rachman saat menjabat sebagai bupati. Pengumpulan uang ini dilakukan secara mandiri oleh para ASN, bahkan dengan cara meminjam.
Uang tersebut dikumpulkan secara berjenjang kepada atasan para ASN tersebut. Hal ini menjadi dugaan tindak pemerasan yang dilakukan oleh bupati kepada para perangkat daerah.
Jimly Asshiddiqie Ungkap Prabowo Bakal Batasi Jabatan Polisi di Luar Polri
Ketua Komisi Reformasi Polri, Prof. Jimly Asshiddiqie, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo bakal membatasi jabatan polisi di luar Polri. Hal ini disampaikan Jimly seusai Komisi Percepatan Reformasi Polri menyerahkan laporan dan rekomendasi kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, pada Selasa (5/5).
“Tadi diputuskan oleh Bapak Presiden harus ditentukan secara limitatif jabatan mana saja,” ujar Jimly.
Discussion about this post