Kritik Terhadap Gereja dan Pemerintah atas Praktik Denda di Papua Pegunungan
Sebuah kritik tajam terhadap kegagalan Gereja dan pemerintah dalam menangani konflik di wilayah Papua Pegunungan muncul dari akademisi asal Jayawijaya, Marlince Siep. Ia menyatakan bahwa praktik penyelesaian konflik melalui pembayaran denda miliaran rupiah telah menjadi masalah serius yang perlu segera diatasi.
Gereja Dianggap Gagal Menggembalakan Umat
Marlince menilai bahwa Gereja gagal dalam menjalankan fungsi penggembalaan kepada umatnya. Ia menyoroti adanya ketidaksejajaran antara ajaran kasih dengan praktik hukum balas dendam yang masih dominan di tengah masyarakat. Menurutnya, hal ini merupakan bukti kegagalan Gereja dalam mengedepankan nilai-nilai cinta kasih dan pengampunan.
“Kegagalan Gereja dalam menggembalakan umat bisa dilihat dari fakta bahwa hukum ‘mata ganti mata’ masih sangat kuat dibanding ajaran kasih,” ujarnya.
Ia membandingkan pola penyelesaian konflik di wilayah Lembah yang masih menghormati adat dan nilai kekatolikan, yang lebih cenderung mengedepankan pengampunan dan sanksi denda yang masih dalam batas kemanusiaan. Dalam refleksi tertulisnya, Marlince menekankan bahwa semangat perang yang dulunya merupakan bagian dari “semangat ekonomi positif dalam adat”, kini telah bergeser menjadi “lahan bisnis” yang merugikan kemanusiaan.
Pemerintah Dinilai Memanjakan Konflik
Selain itu, Marlince juga mengkritik pemerintah yang dinilai terus-menerus memberikan bantuan denda hingga miliaran rupiah. Menurutnya, tindakan tersebut justru memperkuat rantai konflik dan memelihara kebiasaan buruk di masyarakat.
“Pemerintah harus menekan agar tidak perlu ikut membayar denda miliaran. Jika terus dilakukan, ini seolah-olah melegalkan pembunuhan sebagai pola bertahan hidup di tengah ekonomi yang sulit,” katanya.
Ia memperingatkan bahwa jika pemerintah terus melakukan hal ini, maka akan menciptakan lingkungan yang tidak sehat bagi masyarakat, di mana konflik dianggap sebagai cara untuk menyelesaikan masalah.
Dampak Terhadap Citra Kota Wamena
Kritik Marlince juga menyasar dampak sosial terhadap citra Kota Wamena dan Kabupaten Jayawijaya. Ia merasa prihatin karena konflik yang terus berulang membuat nama besar pemilik “Kota Tua Wamena, Huwulama” menjadi kotor di mata dunia luar.
Ia juga menyentil peran aparat keamanan yang dinilainya seringkali hanya menjadi penonton atau penyedia pertolongan pertama saat jatuh korban, tanpa mampu melakukan pencegahan yang efektif karena takut dikambinghitamkan.
Seruan untuk Sadar Kolektif
Menutup refleksinya, Marlince mengajak seluruh masyarakat Papua Pegunungan untuk sadar bahwa pola perang fisik seharusnya sudah ditinggalkan dan diganti dengan persaingan prestasi dan strategi yang lebih baik.
“Orang lain menonton kita sambil tertawa melihat kita sesama adik-kakak saling bunuh. Kapan kita mau sadar? Belajarlah saling menyayangi, mengampuni, dan mengasihi dari sekarang sebelum kita habis oleh tangan kita sendiri,” pungkasnya.
Discussion about this post