.CO.ID – JAKARTA.
Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), merespons keluhan yang muncul dari pelaku usaha mengenai kenaikan biaya logistik serta layanan di berbagai platform e-commerce seperti Shopee dan TikTok Shop. Perubahan ini mulai berlaku sejak Mei 2026 dan menimbulkan kekhawatiran terhadap daya saing UMKM.
Wakil Menteri UMKM, Helvi Moraza, menyampaikan bahwa pemerintah akan segera melakukan langkah-langkah strategis untuk mencari solusi bersama dengan para pemangku kepentingan. Salah satu langkah awal adalah mengumpulkan pihak-pihak terkait, termasuk platform digital, asosiasi ritel, dan perusahaan logistik.
“Kami akan mengundang mereka untuk duduk bersama dan mencari solusi yang dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan pelaku bisnis dan keberlanjutan operasional,” ujar Helvi kepada wartawan pada Selasa (5/5/2026).
Menurut Helvi, kenaikan biaya yang dialami oleh penjual tidak bisa dibiarkan tanpa adanya koordinasi lintas sektor. Ia menekankan pentingnya sinergi antara platform digital, pelaku logistik, dan pemerintah agar kebijakan bisnis tidak mengganggu daya saing UMKM.
“Pemerintah tidak ingin siapa pun disakiti, baik itu usaha ultramikro, mikro, kecil, maupun besar. Semua elemen tersebut memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional,” tegas Helvi.
Ia juga menjelaskan bahwa konsep kolaborasi antar pelaku usaha menjadi prioritas utama. Tujuannya adalah menciptakan ekosistem yang saling mendukung, dimulai dari usaha besar hingga usaha mikro.
“Konsep kami adalah yang besar mengangkat yang menengah, yang menengah mengangkat yang kecil, dan yang kecil mengangkat yang mikro,” jelas Helvi.
Helvi menegaskan bahwa UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, terutama dalam penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk menjaga ekosistem ini agar tetap stabil dan berkelanjutan.
Sementara itu, Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM, Temmy Satya Permana, mengungkapkan bahwa pertemuan dengan platform e-commerce direncanakan akan segera dilakukan.
“Insya Allah minggu depan. Kami sedang menyiapkan jadwal Pak Menteri, Pak Wamen, dan teman-teman,” kata Temmy.
Ia menjelaskan bahwa hingga saat ini, pemerintah belum melakukan pembahasan langsung dengan platform-platform tersebut mengenai alasan kenaikan biaya. Namun, pihaknya berencana untuk memulai diskusi terlebih dahulu untuk memahami masalah yang dihadapi.
“Kita ingin tahu kenapa mereka menaikkan tarif? Apakah ada faktor eksternal atau internal yang memengaruhi? Kita akan coba ngobrol dulu dengan mereka,” ujarnya.
Temmy juga menyebutkan bahwa fenomena UMKM yang mulai beralih dari platform digital ke penjualan mandiri sudah mulai terjadi. Menurutnya, sebagian pelaku usaha melihat bahwa penjualan di luar platform lebih menguntungkan.
Namun, ia memperingatkan bahwa model penjualan langsung juga memiliki risiko, terutama terkait kepastian transaksi dan pengembalian barang dalam skema COD (Cash on Delivery).
Pemerintah menegaskan bahwa tidak akan memaksa pelaku usaha untuk tetap berjualan di platform tertentu. Keputusan bisnis sepenuhnya berada di tangan masing-masing pelaku usaha.
“Ini kan bisnis. Jika ada yang lebih menguntungkan, pasti akan dipilih. Kita tidak mungkin memaksakan, kamu harus masuk platform. Enggak,” pungkasnya.
Discussion about this post