Menimbang Manfaat Kunjungan Kenegaraan: Respons Terhadap Kritik Perjalanan Presiden ke Prancis
Perjalanan seorang kepala negara ke luar negeri selalu menjadi sorotan publik, tak terkecuali kunjungan Presiden Republik Indonesia ke Prancis yang baru-baru ini dilaksanakan. Sejumlah pihak telah menyampaikan kritik, menyoroti frekuensi kunjungan yang dinilai cukup sering. Namun, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Muhammad Qodari, memberikan pandangan berbeda. Menurutnya, penilaian terhadap sebuah kunjungan kenegaraan tidak seharusnya hanya didasarkan pada seberapa sering seorang pemimpin melakukan perjalanan, melainkan lebih kepada manfaat dan hasil konkret yang dapat diraih bagi kepentingan nasional Indonesia.
“Ya kembali lagi, bagaimana kemudian asas kemanfaatan yang dibawa itu juga harus dipertimbangkan atau diperhitungkan,” ujar Qodari di Jakarta pada Minggu, 31 Mei. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons terhadap kritik yang muncul, salah satunya dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal. Melalui akun media sosialnya, Dino Patti Djalal menyarankan agar presiden dapat lebih selektif dalam memilih kunjungan kenegaraan.
Kritik tersebut muncul di tengah maraknya pemberitaan mengenai kebijakan baru terkait pengelolaan ekspor sumber daya alam (SDA) dan devisa hasil ekspor (DHE) yang akan berlaku mulai 1 Juni. Berbagai aturan baru, termasuk penempatan DHE SDA wajib melalui bank Himbara dan penerapan ekspor satu pintu untuk tiga komoditas strategis, menjadi topik hangat yang juga menyita perhatian publik.
Menanggapi anggapan bahwa kunjungan berulang Presiden ke Prancis merupakan pemborosan anggaran negara, Qodari menegaskan keyakinan pemerintah terhadap signifikansi hasil yang diperoleh. “Kita yakin bahwa apa yang bisa diperoleh dari kunjungan ke Prancis itu memang betul-betul bisa besar dan signifikan,” ungkapnya.
Rangkaian Kunjungan Presiden ke Prancis dan Hasilnya
Sejak mengemban amanat sebagai Presiden Republik Indonesia, Presiden Prabowo Subianto tercatat telah melakukan beberapa kali kunjungan ke Prancis. Masing-masing kunjungan tersebut memiliki agenda dan capaian tersendiri yang patut dicermati.
-
Kunjungan Pertama (14 Juli 2025): Kunjungan awal ini dilakukan dalam rangka menghadiri Parade Militer Hari Bastille atau Hari Nasional Prancis di Paris. Kehadiran Presiden pada momen penting negara lain menunjukkan adanya hubungan diplomatik yang baik dan saling menghargai antar negara.
-
Kunjungan Kedua (23 Januari 2026): Dalam kunjungan kedua ini, Presiden Prabowo bertemu dengan Presiden Prancis, Emmanuel Macron. Diskusi utama yang mengemuka adalah upaya penguatan hubungan bilateral kedua negara. Penguatan hubungan ini menjadi fondasi penting untuk kerja sama di berbagai bidang di masa depan.
-
Kunjungan Ketiga (14 April 2026): Kunjungan ketiga ini bersifat lebih mendalam, melibatkan pertemuan empat mata antara kedua kepala negara. Fokus pembahasan mencakup penguatan kerja sama strategis dalam beberapa sektor krusial, yaitu energi, pendidikan, komunikasi digital, dan investasi jangka panjang. Sektor-sektor ini merupakan pilar penting bagi pembangunan dan kemajuan Indonesia di era modern.
-
Kunjungan Keempat (28 Mei 2026): Kunjungan terbaru ini dilaporkan menghasilkan capaian yang sangat konkret. Dalam kunjungan tersebut, berhasil ditandatangani empat kesepakatan komersial dengan nilai total mencapai US$ 3,5 miliar, atau setara dengan sekitar Rp 61,25 triliun. Kesepakatan ini merupakan bukti nyata penguatan hubungan bilateral Indonesia dan Prancis di bidang ekonomi.
ADVERTISEMENT
Dampak Ekonomi dari Kunjungan Terkini
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai kesepakatan komersial yang berhasil diraih. Kesepakatan senilai miliaran dolar Amerika Serikat tersebut dicapai pada momen peluncuran France-Indonesia High Level Business Council yang diselenggarakan pada 28 Mei 2026. Peluncuran dewan bisnis tingkat tinggi ini disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo dan Presiden Macron, menunjukkan tingginya komitmen kedua negara dalam mendorong kemitraan bisnis.
Pembentukan dan peluncuran dewan bisnis ini diharapkan dapat menjadi platform yang efektif untuk memfasilitasi kolaborasi antara pelaku usaha dari kedua negara. Dengan adanya forum ini, diharapkan semakin banyak peluang investasi dan kerja sama ekonomi yang dapat dijajaki, yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Penting untuk diingat bahwa diplomasi ekonomi melalui kunjungan kenegaraan seringkali memerlukan waktu dan upaya berkelanjutan. Kesepakatan yang dicapai saat ini adalah hasil dari proses negosiasi dan pembangunan hubungan yang telah berlangsung. Oleh karena itu, evaluasi terhadap keberhasilan kunjungan semacam ini perlu dilakukan secara komprehensif, dengan mempertimbangkan dampak jangka panjangnya bagi kemakmuran dan kedaulatan bangsa.
Discussion about this post