Kegiatan Monev Digitalisasi Layanan Publik di Sumatera Selatan
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Selatan, H. Edward Candra, memimpin rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Aksi Digitalisasi Layanan Publik Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) di Ruang Rapat Bina Praja, Rabu (6/5/2026).
Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Arif Waluyo, guna meninjau sejauh mana efektivitas transformasi digital di lingkungan Pemprov Sumsel.
Edward mengatakan bahwa proses perubahan mindset terhadap digitalisasi tidak mudah. “Perlu proses dan strategi khusus dalam mendorongnya. Kami di Sumsel telah mengembangkan berbagai aplikasi, salah satunya SONGKET untuk mengelola data secara digital. Namun, kami menyadari merubah pola pikir masyarakat dan aparatur adalah proses yang berkelanjutan,” ujar Edward.
Ia menambahkan bahwa Pemprov Sumsel sangat terbuka terhadap arahan dan evaluasi dari KPK demi perbaikan kualitas pelayanan publik yang lebih transparan dan efisien di masa depan.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK, Arif Waluyo, menjelaskan strategi besar KPK yang dikenal dengan konsep Tiga Trisula yaitu Pendidikan, Pencegahan, dan Penindakan.
Konsep Tiga Trisula KPK
- Pendidikan: Fokus pada penanaman nilai antikorupsi sejak dini.
- Pencegahan: Memperbaiki sistem dan tata kelola untuk menutup celah terjadinya tindak pidana korupsi.
- Penindakan: Langkah hukum tegas bagi pelaku korupsi sebagai upaya terakhir dan efek jera.
“Kami percaya penting bagi kita untuk mengubah mindset anak-anak kita agar mereka berpikir untuk tidak mau korupsi sejak dini. Ini adalah bagian dari sula pendidikan. Setelah sistem kita perbaiki lewat pencegahan, barulah jika masih ada pelanggaran, masuk ke ranah penindakan,” tegas Arif.
Peran Digitalisasi dalam Pencegahan Korupsi
Digitalisasi layanan publik menjadi salah satu langkah penting dalam pencegahan korupsi. Dengan adanya sistem digital, proses administrasi dapat dilakukan secara lebih transparan dan akuntabel. Hal ini juga membantu mengurangi potensi intervensi manusia dalam pengambilan keputusan.
Di Sumsel, beberapa inisiatif digital sudah diluncurkan, seperti SONGKET, yang bertujuan untuk mengelola data secara digital. Aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan informasi.
Selain itu, Pemprov Sumsel juga terus berupaya untuk memperkuat kapasitas aparatur sipil negara melalui pelatihan dan sosialisasi tentang pentingnya digitalisasi dalam pelayanan publik. Proses ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
Monev sebagai Bentuk Evaluasi dan Perbaikan
Kegiatan Monev ini diharapkan dapat mempercepat akselerasi digitalisasi layanan publik di Sumatera Selatan sekaligus memperkuat integritas seluruh aparatur sipil negara dalam menjalankan tugasnya.
Dalam rapat tersebut, berbagai isu terkait tantangan dan kendala dalam penerapan digitalisasi dibahas secara mendalam. Beberapa rekomendasi dan saran juga disampaikan oleh para peserta rapat, termasuk KPK, untuk memastikan bahwa transformasi digital dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.
Discussion about this post