JAKARTA — Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) menyoroti pentingnya mempercepat penyelesaian berbagai hambatan investasi yang dianggap mengganggu daya saing Indonesia dalam persaingan global. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum HKI Akhmad Ma’ruf Maulana saat bertemu dengan Kantor Staf Presiden (KSP), Jumat (29/5/2026).
Ma’ruf menjelaskan bahwa meskipun Indonesia memiliki daya tarik investasi yang kuat, terutama karena pasar domestik yang besar, agenda hilirisasi, serta posisi strategis dalam rantai pasok global, saat ini investor lebih memperhatikan kecepatan eksekusi proyek, sinkronisasi kebijakan, dan kepastian proses investasi di lapangan.
“Minat investor untuk masuk ke Indonesia masih tinggi. Yang menjadi perhatian mereka adalah bagaimana proses investasi dapat berjalan lebih cepat, lebih sinkron, dan memiliki kepastian waktu yang jelas,” ujar Ma’ruf.
Dalam pertemuan tersebut, HKI juga menyampaikan beberapa isu strategis yang dihadapi kawasan industri di berbagai daerah. Masalah tersebut mencakup implementasi proyek strategis nasional (PSN), pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK), proses kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR), pengembangan wilayah usaha penyediaan tenaga listrik, sinkronisasi tata ruang dengan kebijakan perlindungan lahan pertanian, hingga iklim investasi di Batam.
Menurut Ma’ruf, sebagian besar persoalan tersebut membutuhkan penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar dapat diselesaikan lebih cepat dan memberikan kepastian bagi investor.
Dia menambahkan bahwa persaingan investasi saat ini tidak lagi hanya terjadi antardaerah di dalam negeri, melainkan antarnegara di kawasan Asia Tenggara seperti Vietnam dan Malaysia.
“Karena itu kepastian hukum, kepastian waktu, dan kecepatan pengambilan keputusan menjadi faktor yang sangat menentukan daya saing investasi nasional,” katanya.
Untuk meningkatkan daya saing Indonesia di tengah persaingan investasi global yang semakin ketat, Ma’ruf menilai beberapa faktor kunci akan menjadi penentu, yaitu:
- Penguatan koordinasi lintas sektor
- Percepatan penyelesaian hambatan tata ruang
- Kepastian perizinan
- Ketersediaan utilitas
- Sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah
“Indonesia memiliki peluang besar menjadi pusat pertumbuhan industri baru di Asia,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala KSP Dudung Abdurachman menyatakan bahwa pihaknya akan membantu mengurai berbagai hambatan yang mengganggu percepatan investasi dan pembangunan kawasan industri.
Oleh karena itu, KSP akan menginventarisasi berbagai persoalan yang dihadapi pelaku kawasan industri untuk kemudian dilaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto guna dicarikan solusi bersama kementerian terkait.
“Saya laporkan langsung kepada presiden dan kita cari jalan keluarnya bersama kementerian terkait agar hambatan investasi ini bisa segera diselesaikan,” ujarnya.
Dudung menambahkan bahwa KSP akan memperkuat fungsi koordinasi lintas kementerian dan lembaga, khususnya terhadap persoalan yang selama ini berlarut-larut dan menghambat realisasi investasi.
“Kalau ada daerah atau kawasan industri yang menghadapi persoalan kronis dan menghambat investasi, sampaikan kepada kami. Saya siap datang langsung untuk melihat persoalannya di lapangan,” tegasnya.
Menurut Dudung, kawasan industri memiliki peran strategis dalam mendukung agenda industrialisasi nasional, hilirisasi sumber daya alam, penciptaan lapangan kerja, hingga pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
HKI pun menyambut positif komitmen pemerintah tersebut dan berharap terbentuk mekanisme koordinasi yang lebih efektif untuk mengatasi bottleneck investasi.
Discussion about this post