BATAM, KLIKKEPRI.com – Pansus DPRD Kota Batam terus mematangkan Ranperda tentang Penataan Kampung Tua. Pembahasan kembali digelar pada Senin 16 November 2026 bersama Tim Hukum Pemko Batam.
Rapat dipimpin Ketua Pansus, Muhammad Yunus, didampingi Wakil Ketua Pansus, Kamaruddin Muda.
Pembahasan difokuskan pada penyempurnaan redaksional dan substansi pasal demi pasal.
Pansus bersama tim pemerintah juga menyinkronkan sejumlah ketentuan dalam Ranperda dengan peraturan perundang-undangan lain, khususnya regulasi bidang pertanahan.
Yunus mengatakan, pendalaman setiap pasal penting untuk memastikan Ranperda memiliki rumusan yang jelas, tidak multitafsir, dan dapat diterapkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Kita terus bahas pasal per pasal, baik redaksionalnya maupun substansinya. Selain itu juga sinkronisasi dengan sejumlah peraturan lainnya, terutama terkait pertanahan,” ujar Yunus.
Menurutnya, persoalan Kampung Tua berkaitan dengan banyak aspek, terutama administrasi, status, dan kepastian hukum pertanahan. Karena itu penyusunan regulasinya membutuhkan kecermatan.
“Ini yang terus kita cermati bersama. Jangan sampai ada pasal yang justru menimbulkan persoalan baru di kemudian hari. Kita ingin setiap ketentuan benar-benar memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat memberikan kepastian dalam pelaksanaannya,” katanya.
Yunus menambahkan, Ranperda tersebut harus menjadi pedoman yang jelas dalam penataan Kampung Tua di Batam.
Ketentuan harus dirumuskan komprehensif dengan tetap memperhatikan regulasi yang lebih tinggi serta kondisi dan karakteristik Kampung Tua.
“Kita berharap Ranperda ini nantinya tidak hanya menjadi payung hukum secara administratif, tetapi juga mampu memberikan kejelasan arah penataan Kampung Tua. Kepastian hukum dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat kampung tua harus menjadi perhatian,” tegasnya.
Pansus bersama Tim Hukum Pemko Batam berkomitmen melanjutkan pembahasan secara intensif hingga seluruh materi Ranperda disempurnakan, sehingga menjadi landasan hukum yang komprehensif dalam mewujudkan penataan Kampung Tua yang tertib, terarah, dan memberi kepastian hukum bagi masyarakat.***










Discussion about this post