BATAM, KLIKKEPRI.com – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Batam yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penataan Kampung Tua kembali turun ke lapangan untuk meninjau langsung sejumlah titik kampung tua di Kota Batam, Kamis 19 November 2026.
Kali ini, peninjauan dilakukan di Kampung Seranggong, Kecamatan Bengkong.
Kegiatan dipimpin Wakil Ketua Pansus, Kamaruddin Muda, bersama anggota Pansus, Taufik Ace Muntasir, Tapis Dabbal Siahaan, Siti Nurlailah, dan Asnawati Atiq.
Dalam peninjauan tersebut, rombongan Pansus mendapati Kampung Tua Seranggong kini sudah tidak lagi berpenghuni.
Kawasan yang disebut terakhir dihuni puluhan kepala keluarga (KK) itu tampak dipenuhi semak belukar dan sulit diakses, meskipun lokasinya berada tidak jauh dari kawasan perkotaan.
Kamaruddin mengatakan peninjauan lapangan merupakan bagian dari upaya Pansus menghimpun fakta dan kondisi riil di lapangan sebagai bahan penyempurnaan substansi Ranperda Penataan Kampung Tua. Pansus juga berkomunikasi dengan beberapa tokoh, seperti dari Rumpun Warisan Khazanah Batam (RWKB).
“Hari ini kita meninjau Kampung Tua Seranggong di Bengkong. Kita himpun kenyataan di lapangan sebagai bahan untuk pembahasan intensif terkait Ranperda ini,” kata Kamaruddin.
Menurutnya, setiap kampung tua memiliki karakteristik serta persoalan yang berbeda-beda. Namun, secara umum, sejumlah persoalan yang kerap ditemukan berkaitan dengan legalitas lahan dan kejelasan tata batas kawasan.
“Ini akan kita koordinasikan lebih lanjut dengan pihak terkait seperti BP Batam, agar Perda ini nantinya benar-benar sinkron dengan peraturan lainnya,” tambahnya.
Kamaruddin menegaskan, seluruh hasil peninjauan lapangan serta aspirasi masyarakat yang dihimpun akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut oleh Pansus bersama Tim Hukum Pemerintah Kota Batam dan instansi terkait lainnya.
Pada hari yang sama, Pansus juga menggelar pertemuan dengan Wali Kota Batam sekaligus Ex-Officio Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, guna membahas lebih lanjut substansi Ranperda Penataan Kampung Tua.
Usai pertemuan tersebut, Ketua Pansus Muhammad Yunus mengatakan pihaknya terus bergerak secara maraton untuk menghimpun berbagai masukan dan membahas hasil koordinasi dengan pihak terkait.
Menurutnya, langkah tersebut penting agar Peraturan Daerah (Perda) yang nantinya dihasilkan benar-benar menjadi landasan hukum bagi keberadaan kampung tua sebagai warisan budaya dan kearifan lokal masyarakat Batam, sekaligus memberikan kepastian status hukum bagi masyarakat yang menempatinya.
Dengan demikian, pembahasan Ranperda ini diharapkan tidak hanya menjawab persoalan legalitas dan tata batas kawasan, tetapi juga mampu memberikan perlindungan serta kepastian hukum terhadap eksistensi kampung tua di Kota Batam.***









Discussion about this post