BATAM, KLIKKEPRI.com – Pansus DPRD Kota Batam kembali menggelar rapat lanjutan pembahasan Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Senin 16 November 2026.
Rapat dipimpin Ketua Pansus, Dandis Rajagukguk, didampingi Wakil Ketua Pansus, Surya Makmur Nasution.
Dari Pemko Batam hadir tim hukum Bagian Hukum Setdako Batam serta pejabat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Pembahasan difokuskan pada pendalaman pasal demi pasal, khususnya substansi pengaturan pengelolaan barang milik daerah.
Pansus bersama tim pemerintah juga menyinkronkan ketentuan yang dirumuskan dengan regulasi yang berlaku agar tidak bertentangan dengan aturan di atasnya.
Dandis mengatakan, pembahasan mendalam diperlukan untuk memastikan seluruh aspek pengelolaan barang milik daerah diatur jelas, mulai dari identifikasi, klasifikasi, pemanfaatan, hingga pertanggungjawabannya.
Menurut politisi Fraksi PDIP itu, pengelolaan aset daerah harus dilakukan secara profesional, akuntabel, dan transparan.
Sebab barang milik daerah merupakan kekayaan pemerintah yang harus dijaga dan dioptimalkan pemanfaatannya untuk masyarakat.
“Kita menginginkan pengelolaan barang yang profesional, akuntabel, dan transparan sehingga dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk masyarakat. Namun yang terpenting juga dengan Ranperda ini identifikasi dan klasifikasi terhadap barang milik daerah harus jelas dan transparan,” ujar Dandis.
Ia menambahkan, kejelasan data dan status setiap aset menjadi aspek penting dalam mewujudkan tata kelola barang milik daerah yang tertib.
Dengan identifikasi dan klasifikasi yang baik, pemerintah lebih mudah mengetahui keberadaan, kondisi, status kepemilikan, serta potensi pemanfaatan setiap aset.
“Jangan sampai ada aset daerah yang tidak jelas pencatatan maupun status pengelolaannya. Kita ingin melalui regulasi ini seluruh barang milik daerah dapat terdata dengan baik, diketahui peruntukannya, serta memiliki kejelasan dalam hal pemanfaatan dan pengawasannya,” tegasnya.
Dandis menekankan, pengelolaan aset daerah tidak boleh hanya berorientasi pada administrasi dan pencatatan.
Aset yang dimiliki pemerintah harus dioptimalkan secara tepat guna dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pansus berharap, melalui pembahasan intensif bersama Pemko Batam, Ranperda ini dapat menjadi pedoman pengelolaan barang milik daerah yang tertib, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.***










Discussion about this post