BATAM, KLIKKEPRI.com – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Batam yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah menggelar rapat finalisasi bersama Tim Hukum Pemerintah Kota (Pemko) Batam, Kamis 19 November 2026.
Rapat dipimpin Ketua Pansus, Dandis Rajagukguk, didampingi Wakil Ketua Pansus, Surya Makmur Nasution, serta dihadiri sejumlah anggota Pansus dan Tim Hukum Pemko Batam.
Dandis menyampaikan draf dan substansi Ranperda telah melalui berbagai tahapan pembahasan secara komprehensif, sehingga kini memasuki tahap finalisasi.
“Draf dan substansi Ranperda ini sudah melalui tahapan pembahasan yang komprehensif sesuai mekanisme yang berlaku sehingga hari ini dapat kita finalisasikan. Mudah-mudahan dengan finalisasi ini bisa kita laporkan dalam rapat paripurna sehingga bisa disahkan menjadi Perda dalam waktu dekat,” ungkapnya.
Dandis menjelaskan, selama pembahasan, Pansus telah melakukan koordinasi dan konsultasi dengan sejumlah pihak, di antaranya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum.
Langkah itu dilakukan untuk memperoleh masukan sekaligus memastikan substansi Ranperda selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Selain menerima masukan dari berbagai pihak, kita juga sudah melakukan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan terkait,” tambahnya.
Lebih lanjut, Dandis berharap Ranperda ini nantinya menjadi landasan hukum yang kuat dalam mewujudkan tata kelola aset daerah yang lebih tertib, transparan, akuntabel, dan optimal.
Menurutnya, pengelolaan barang milik daerah merupakan bagian penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang jelas agar setiap tahapan pengelolaan aset, mulai dari perencanaan kebutuhan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan hingga pengamanan dan pengawasan, dapat dilaksanakan sesuai ketentuan.
Dengan selesainya finalisasi ini, Pansus selanjutnya akan menyampaikan hasil pembahasan dalam rapat paripurna DPRD Kota Batam sebagai bagian dari proses penetapan Ranperda menjadi Peraturan Daerah.***










Discussion about this post