Lurah Condongcatur Ditetapkan Tersangka Dugaan Korupsi Lahan Kas Desa, Negara Rugi Miliaran Rupiah
SLEMAN – Penyelidikan mendalam oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda DIY telah membuahkan hasil dengan ditetapkannya Reno Candra Sangaji (RCS), Lurah Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dan penyalahgunaan Tanah Kas Desa (TKD). Kasus ini mencuat setelah adanya indikasi penyewaan lahan TKD di Padukuhan Gandok, Condongcatur, kepada 17 pihak secara ilegal, tanpa mengantongi izin resmi dari Gubernur DIY. Praktik ini ditaksir telah merugikan keuangan negara hingga mencapai Rp1,740 miliar.
Kasus ini bermula dari laporan Pemerintah Daerah (Pemda) DIY ke Polda DIY pada tahun 2025 silam, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan dan penyidikan. Kasubdit III Bidang Tipikor Ditreskrimsus Polda DIY, AKBP Haris Munandar, menjelaskan bahwa laporan tersebut terkait dugaan penyalahgunaan pemanfaatan TKD di percil 184 Padukuhan Gandok.
“Setelah kami selidiki ternyata lahan tersebut sudah disewakan kepada 17 orang untuk dijadikan pemukiman dan ini tanpa izin dari Gubernur DIY,” ungkap Haris Munandar saat ditemui di Mapolda DIY. Ia menambahkan bahwa lahan percil tersebut telah dikavling oleh RCS untuk disewakan kepada beberapa pihak, yang akhirnya menyebabkan kerugian negara sebesar Rp1,740 miliar.
Penetapan tersangka ini dilakukan pada akhir Mei lalu, setelah melalui proses gelar perkara. Meskipun telah berstatus tersangka dan diperiksa, RCS sejauh ini belum ditahan oleh pihak kepolisian. Kabidhumas Polda DIY, Kombes Pol Ihsan, menyatakan bahwa pertimbangan belum dilakukan penahanan adalah karena proses penetapan tersangka yang baru saja dilakukan.
“Ya, ini kan kita pengen cepat ya, jadi penetapan tersangkanya kan baru kemarin sehingga belum dilakukan penahanan. Nanti akan dipanggil dan yang bersangkutan juga saat ini dari penyidik kooperatif, tapi secepatnya akan kita tahan,” ujar Kombes Pol Ihsan. Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari Reno Candra Sangaji terkait penetapan status tersangkanya.
Tindak Lanjut Pemerintah dan Peringatan Keras
Menyikapi penetapan tersangka ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman menyatakan keprihatinan mendalam. Bupati Sleman, Harda Kiswaya, berharap peristiwa ini menjadi pelajaran berharga bagi seluruh pimpinan di tingkat kalurahan agar tidak menyalahi peraturan perundang-undangan.
“Ya prihatin, karena seharusnya bisa dihindari selaku pimpinan, sehingga ini hikmahnya saya akan terus mengingatkan. Kita harus terus belajar,” ujar Harda. Ia menambahkan bahwa Pemkab Sleman telah menerima surat pemberitahuan resmi mengenai status hukum RCS. Sebagai tindak lanjut, Pemkab tengah memproses surat pemberhentian sementara terhadap RCS dan akan segera menunjuk Penjabat (Pj) Lurah untuk memastikan pelayanan publik di Kalurahan Condongcatur tetap berjalan lancar.
Untuk mencegah terulangnya pelanggaran serupa terkait TKD di Sleman, Bupati Harda telah menginstruksikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (PMK) Sleman yang baru untuk lebih intensif turun ke lapangan. Tujuannya adalah untuk memberikan edukasi kepada para pamong desa mengenai peraturan yang berlaku.
“Saya ingin Kepala Dinas yang baru lebih intens ke wilayah untuk menjelaskan peraturan, baik itu Perda maupun Pergub atau apapun itu untuk bisa dipahami dengan baik,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PMK serta Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Pemda DIY, Kanjeng Pangeran Haryo (KPH) Yudanegara, kembali menegaskan pentingnya legalitas dalam pemanfaatan TKD. Ia mengingatkan seluruh aparatur pemerintahan kalurahan di DIY bahwa pemanfaatan TKD wajib mengantongi izin tertulis dari Gubernur DIY.
“Bila TKD digunakan harus ada SK Gubernur-nya, sehingga setelah ada SK Gubernur ini, itu bisa dipakai oleh masyarakat. Jadi untuk kawan-kawan lurah se-Daerah Istimewa Yogyakarta, ikutilah regulasi dan aturan, supaya tidak ada pidana ataupun tabrakan dengan hukum. Udah jelas di sana regulasinya,” kata Kanjeng Yuda.
Ia menepis anggapan ketidaktahuan aparat kalurahan mengenai aturan pengelolaan tanah kas desa. Menurutnya, Pemda DIY bersama Pemerintah Kabupaten telah gencar menyosialisasikan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan. Kanjeng Yuda juga menegaskan bahwa Pemda DIY melalui Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispetaru) tidak akan ragu mengambil tindakan tegas, termasuk penyegelan, apabila ditemukan penyelewengan.
Desakan Pengusutan Pihak Lain dan Evaluasi Pengawasan
Di sisi lain, Jogja Corruption Watch (JCW) memberikan apresiasi tinggi kepada Ditreskrimsus Polda DIY atas penetapan tersangka ini. Kasus di Condongcatur ini merupakan tindak lanjut dari laporan yang telah diajukan oleh JCW sejak dua tahun lalu, tepatnya pada Mei 2024.
“Jogja Corruption Watch (JCW) mengapresiasi langkah Polda DIY dalam hal ini Direskrimsus yang menetapkan Lurah Condongcatur, RCS sebagai tersangka,” ungkap Deputi Bidang Pengaduan Masyarakat dan Monitoring Peradilan JCW, Baharuddin Kamba.
Namun, JCW mendesak pihak kepolisian agar tidak berhenti pada sang lurah saja. Berdasarkan pola kasus korupsi TKD di kalurahan lain, seperti di Kalurahan Maguwoharjo, praktik mafia tanah ini seringkali melibatkan peran kolektif perangkat desa lainnya.
“JCW berharap tidak hanya berhenti pada Lurah RCS saja, tetapi perlu diungkap peran pihak lain dalam kasus ini. Karena belajar dari kasus di Kalurahan lainnya, tidak hanya Lurah saja yang diproses hukum, tetapi pihak lainnya seperti Jogoboyo dan Dukuh juga diproses hukum,” ujar Kamba.
Lebih lanjut, JCW menilai berulangnya kasus penyalahgunaan TKD menjadi alarm keras bagi lemahnya fungsi pengawasan dari pemerintah daerah. JCW berharap momentum ini dapat menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum untuk membongkar tuntas praktik serupa di wilayah kalurahan lainnya di DIY, demi menjaga aset desa dan mencegah kerugian negara yang lebih besar.










Discussion about this post