Kritik terhadap Kebijakan Pemerintahan Prabowo Subianto
Sejumlah aktivis dan tokoh nasional memberikan kritik terhadap arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam sebuah diskusi publik di Universitas Paramadina, para pakar menilai laporan majalah internasional The Economist berjudul “Indonesia’s President is Jeopardizing the Economy and Democracy” sebagai tanda memburuknya tata kelola pemerintahan di Indonesia.
Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, menyoroti semakin melemahnya fungsi negara hukum yang dinilai dikerdilkan demi kepentingan politik praktis. Menurutnya, negara hukum dan daulat rakyat yang sebelumnya dirancang oleh para pendiri bangsa sebagai instrumen vital pendistribusian kemakmuran, kini mengalami pengerdilan dan hanya digunakan sebagai alat elektoral.
“Negara hukum dan daulat rakyat yang semula dirancang oleh para pendiri bangsa sebagai instrumen vital pendistribusian kemakmuran, kini mengalami pengerdilan dan semata dijadikan instrumen elektoral. Sekadar untuk merebut, mengakumulasi, dan mempertahankan kekuasaan,” ujar Sudirman Said pada Minggu (24/5).
Ia juga menyampaikan bahwa akumulasi persoalan tata kelola selama satu dekade terakhir telah mendorong pergeseran dari kepemimpinan berbasis institusi menuju personalisasi kekuasaan. “Aturan main diubah atau digeser-geser. Kebijakan dijungkirbalikkan. Lembaga pengawas dilumpuhkan,” tambahnya.
Sudirman menilai kondisi ekonomi nasional saat ini seperti berjalan di dalam lumpur hisap. “Semakin bergerak, semakin tersedot. Intervensi Rp 500-an triliun lebih ke pasar bukannya membangun kepercayaan, malah menjauhkan,” jelasnya.
Menurut Sudirman, pemulihan kepercayaan publik menjadi langkah utama untuk keluar dari krisis tata kelola yang terjadi saat ini. “Semua pihak harus bekerja keras, bahu-membahu, restoring confidence. Membangun kembali trust. Yang paling bertanggung jawab tentu adalah yang diamanahi otoritas. Syaratnya satu: buka lebar-lebar telinga, mata, dan nurani!” tegasnya.
Proses Politik yang Kecewa
Dalam forum yang sama, peneliti utama BRIN, Siti Zuhro, menyampaikan bahwa proses politik saat ini dinilai kehilangan substansi demokrasi karena lemahnya mekanisme checks and balances. Ia menilai masyarakat di-fait accompli dengan pilihan elite, sementara partai politik sibuk menjaga barikade kekuasaan masing-masing.
Ia juga menyoroti ukuran kabinet pemerintahan yang dinilai terlalu besar namun tidak diimbangi efektivitas kerja yang optimal. “Dalam teori failing state, ini adalah fase awal dari disfungsi kelembagaan. Ini bukan jatuh ke jurang tiba-tiba, tapi kemunduran perlahan yang dianggap normal (normalized decay). Padahal kita sedang sangat tidak baik-baik saja. Jika dibiarkan permanen, jurang negara gagal itu bisa menjadi kenyataan,” pungkasnya.
Tantangan Tata Kelola Pemerintahan
Kritik terhadap tata kelola pemerintahan yang terus meningkat menunjukkan adanya kekhawatiran akan stabilitas dan kredibilitas sistem pemerintahan. Para tokoh mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara kekuasaan politik dan institusi yang dapat memastikan transparansi serta akuntabilitas.
Selain itu, ada kebutuhan untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan evaluasi kebijakan agar tidak terjadi penyimpangan yang merugikan rakyat. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga independen untuk menciptakan lingkungan yang sehat bagi demokrasi dan perekonomian.
Pemulihan kepercayaan publik merupakan langkah penting yang harus segera dilakukan. Dengan kesadaran kolektif dan komitmen kuat, diharapkan tata kelola pemerintahan dapat kembali berjalan secara efektif dan berkelanjutan.
Discussion about this post