Wagub Aceh: Pencegahan Korupsi Jadi Gerakan Bersama

Peran Kolaborasi dalam Pencegahan Korupsi di Aceh

Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah atau yang akrab disapa Dek Fadh, menegaskan bahwa upaya pencegahan korupsi tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum semata. Menurutnya, pemberantasan korupsi harus menjadi gerakan bersama yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan oleh seluruh elemen pemerintahan maupun masyarakat.

Dek Fadh menyampaikan hal tersebut saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Ruang Rapat Inspektorat Aceh, Selasa (19/5/2026). Kegiatan ini turut dihadiri jajaran Pemerintah Aceh, para bupati dan wali kota se-Aceh, serta sejumlah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA).

Dalam sambutannya, Fadhlullah menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Ia menyebut pemerintah, masyarakat, dunia usaha, serta seluruh pemangku kepentingan harus bekerja sama untuk menciptakan sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

“Upaya pencegahan korupsi harus menjadi gerakan bersama yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, serta seluruh pemangku kepentingan harus berjalan seiring dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik,” ujar Fadhlullah.

Pada kesempatan tersebut, Wagub Aceh juga menyoroti penguatan langkah pencegahan korupsi melalui program Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) yang dijalankan oleh KPK. Menurutnya, program tersebut menjadi instrumen penting dalam mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan daerah secara lebih terukur, sistematis, dan berkelanjutan.

Rangkaian rakor kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dan diskusi terkait strategi penguatan pencegahan korupsi di daerah yang dipimpin Kepala Satuan Tugas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK, Harun Hidayat.

Fadhlullah berharap Rakor Pencegahan Korupsi tersebut dapat menjadi momentum memperkuat sinergi antara KPK dan seluruh pemerintah daerah di Aceh dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel serta bebas dari praktik korupsi.

ADVERTISEMENT

Strategi Kolaboratif dalam Mencegah Korupsi

Beberapa strategi utama yang dibahas dalam rakor mencakup:

• Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan dugaan korupsi.
• Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah dapat memperluas cakupan pengawasan dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya integritas dalam pemerintahan.
• Penguatan sistem monitoring dan evaluasi melalui program MCSP.
• Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap langkah pencegahan korupsi dapat diukur dan diperbaiki secara berkala.
• Kolaborasi antar lembaga dalam menjalankan kebijakan anti-korupsi.
• Sinergi antara KPK, pemerintah daerah, dan lembaga lainnya sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dari korupsi.

Pentingnya Partisipasi Aktif Masyarakat

Partisipasi aktif masyarakat dalam pencegahan korupsi adalah salah satu aspek yang sangat penting. Dengan adanya kesadaran dan kepedulian masyarakat, tindakan korupsi dapat lebih cepat terdeteksi dan dicegah. Beberapa cara untuk meningkatkan partisipasi masyarakat antara lain:

• Edukasi dan sosialisasi tentang bahaya korupsi dan cara menghindarinya.
• Membentuk komunitas pengawas lokal yang dapat memberikan laporan secara langsung kepada pihak berwenang.
• Menggunakan teknologi seperti aplikasi pelaporan online untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan informasi.

Peran KPK dalam Penguatan Anti-Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki peran vital dalam penguatan anti-korupsi di berbagai daerah. Salah satu program unggulan KPK adalah MCSP, yang dirancang untuk memastikan bahwa tata kelola pemerintahan daerah lebih terstruktur dan efektif. Dengan program ini, KPK dapat melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan secara lebih terarah dan berkelanjutan.

Selain itu, KPK juga berkomitmen untuk meningkatkan kerja sama dengan pemerintah daerah dalam menerapkan kebijakan anti-korupsi yang sesuai dengan kondisi setempat. Hal ini sangat penting karena setiap daerah memiliki tantangan dan kebutuhan yang berbeda dalam memerangi korupsi.