TANJUNGPINANG, KLIKKEPRI.com – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memproyeksikan pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 meningkat sebesar Rp82,19 miliar atau naik 2,48 persen menjadi Rp3,394 triliun.
Penjelasan resmi pemerintah daerah tersebut disampaikan oleh Sekda Provinsi Kepri Misni yang mewakili Gubernur Ansar Ahmad dalam Rapat Paripurna DPRD Kepri bertajuk Tanggapan Pemerintah atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi di Ruang Rapat Sidang Utama Balairung Raja Khalid Hitam, Tanjungpinang, Kamis (17/9/2026). Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kepri Hj.
Dewi Kumalasari Ansar bersama Wakil Ketua II Tengku Afrizal Dachlan dan Wakil Ketua III Bakhtiar tersebut mengungkap bahwa lonjakan pendapatan bersumber dari PAD sebesar Rp40,48 miliar, kenaikan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp37,16 miliar, serta pendapatan sah lainnya Rp4,55 miliar.
Meski demikian, Pemprov Kepri mencatat penurunan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) hingga Rp74,83 miliar akibat penurunan daya beli otomotif, yang bakal ditambal lewat intensifikasi pajak elektronik, pemutakhiran basis data, optimalisasi BUMD, dan pemanfaatan aset daerah.
Sementara di sisi belanja daerah, dialokasikan kenaikan Rp81,31 miliar menjadi Rp3,625 triliun untuk melunasi tunda bayar 2025, THR ASN, tunggakan BPJS, perbaikan darurat jalan Pulau Bintan, rehabilitasi Pelabuhan VIP Punggur, serta penambahan Belanja Bagi Hasil Kabupaten/Kota sebesar Rp20,27 miliar bagi wilayah hinterland.
Penyampaian tuntas ini diselenggarakan guna menjawab keraguan legislatif, memperkuat kemitraan eksekutif-legislatif, serta menjamin struktur APBD Perubahan 2026 tetap berimbang tanpa menyisakan defisit.
Tanggapan komprehensif pemerintah ini diproyeksikan mampu mempercepat proses pembahasan akhir Badan Anggaran DPRD Kepri agar penetapan Perda Perubahan APBD 2026 berjalan tepat waktu.
“Memperhatikan kondisi fiskal dan realisasi semester I Tahun 2026, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus berupaya meningkatkan kinerja pendapatan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pada semua sumber pendapatan, termasuk optimalisasi BUMD serta perbaikan sistem pembayaran elektronik. Alokasi belanja daerah sebesar Rp3,625 triliun difokuskan untuk menyelesaikan kewajiban tunda bayar 2025, perbaikan jalan Bintan, pembenahan Pelabuhan VIP Punggur, insentif guru non-ASN, serta penambahan belanja bagi hasil kabupaten/kota demi menstimulasi pembangunan pulau terluar. Seluruh catatan fraksi DPRD menjadi masukan berharga dan kami siap memperdalamnya dalam forum pembahasan Badan Anggaran.” ujar Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau Misni.
Rapat paripurna diakhiri dengan penyerahan berkas jawaban pemerintah kepada pimpinan rapat DPRD Kepri.
Pembahasan tingkat Komisi dan Badan Anggaran dijadwalkan langsung bergulir hingga akhir pekan. (din)










Discussion about this post