Jakarta — Direktur Trias Politika Agung Baskoro menilai reshuffle ke-7 yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada Kamis, 1 Oktober 2026, bukan semata soal penyegaran kabinet. Menurut dia, dua figur yang paling terkena dampaknya adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Pratikno, yang sama-sama dikenal dekat dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Agung melihat langkah itu sebagai upaya mereduksi pengaruh poros Solo di lingkungan pemerintahan, meski Prabowo tetap berusaha menjaga keseimbangan hubungan dengan berbagai kelompok politik.
Listyo Sigit, yang sebelumnya menjabat Kapolri, kini dipindah menjadi Kepala Staf Presiden. Sementara itu, Pratikno dilepas dari kursi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan kemudian ditempatkan sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden. Bagi Agung, perpindahan itu menandakan penurunan daya pengaruh keduanya, terutama karena Sigit tak lagi berada di posisi yang bisa mengendalikan pergerakan personel kepolisian secara langsung, walaupun statusnya masih jenderal aktif bintang empat.
Agung menyebut penempatan Sigit di Istana tetap memberi ruang bagi Prabowo untuk mengakomodasi orang dekat Jokowi tanpa membiarkannya memegang kendali penuh. Ia juga mengingatkan bahwa Sigit mendapat tanda kehormatan Bintang Mahaputera Adipurna setelah dilantik. Namun, menurutnya, jabatan baru itu jauh lebih terbatas dibanding kursi Kapolri. “Otomatis (ini downgrade),” kata Agung, seraya menilai pengaruh Sigit kini menyusut karena tak lagi punya kuasa optimal atas institusi kepolisian.
Hal serupa, kata dia, terjadi pada Pratikno. Saat masih berada di jajaran kementerian, pengaruhnya dianggap lebih besar karena memiliki akses pada kebijakan dan sumber daya pemerintahan. Kini, sebagai Ketua Wantimpres, perannya lebih bersifat memberi nasihat, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden sesuai Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024. Agung menilai posisi itu cenderung simbolis dan tidak memberi kewenangan untuk menggerakkan sumber daya hingga ke daerah. Karena itu, ia membaca perubahan tersebut sebagai tanda menurunnya pengaruh Solo di pemerintahan.
Meski demikian, Agung menilai Prabowo tidak sedang memutus hubungan dengan semua poros politik. Ia menyebut Hambalang tetap berupaya menjaga relasi secara seimbang, termasuk dengan Solo, Teuku Umar, dan Cikeas. Dalam pandangannya, dinamika menuju Pemilu 2029 sudah mulai terasa sejak sekarang, sehingga Presiden ingin membangun situasi yang tidak ekstrem bila kelak tak lagi bersama pada 2029. Karena itu, menurut Agung, penempatan Sigit di jabatan baru masih merupakan bentuk akomodasi politik.
Di sisi lain, Agung juga membaca reshuffle ini sebagai upaya memperbaiki citra pemerintahan di tengah penurunan kepuasan publik. Ia merujuk survei Tempo Data Science pada Agustus 2026 yang menunjukkan kepuasan terhadap pasangan Prabowo-Gibran turun ke 37 persen, serta survei Poltracking pada bulan yang sama yang mencatat angka 55,1 persen. Kenaikan harga kebutuhan pokok dan sulitnya mencari pekerjaan disebut menjadi faktor yang ikut menekan penilaian publik.
Agung menilai Prabowo masih akan melanjutkan perombakan kabinet dan menyasar figur-figur lain yang dianggap dekat dengan poros Solo atau dinilai belum optimal. Ia juga menyoroti konsekuensi politik dari upaya merangkul banyak pihak ke kabinet, karena jumlah jabatan bertambah dan beban anggaran ikut membesar. Di tengah itu, pemerintah masih menghadapi tantangan besar: menahan laju harga, membuka lapangan kerja, dan memastikan reshuffle benar-benar berdampak pada kinerja, bukan sekadar menambah beban fiskal.
Discussion about this post