KLIKKEPRI.COM – Rencana memperluas penegakan hak asasi manusia (HAM) ke sektor usaha menjadi salah satu pokok paparan Menteri HAM Natalius Pigai dalam rapat dengan Komisi XIII DPR RI, Selasa, 17 November 2026. Ia menyebut draf aturan bisnis dan HAM berpeluang memberi pemerintah kewenangan menjatuhkan sanksi kepada perusahaan yang merusak lingkungan. Dalam forum yang sama, Pigai juga mengkritik koordinasi antarkementerian di bawah Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.
Pigai mengatakan selama 2 tahun 3 bulan menjabat, ia belum pernah menerima undangan rapat koordinasi dari Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra. Menurut dia, Kementerian HAM, Kementerian Imigrasi, dan Kementerian Hukum juga tidak pernah diajak bertemu untuk membahas persoalan bersama. “Sekadar koordinasi pun tidak pernah ada,” ujar Pigai.
Ia mempertanyakan cara fungsi koordinasi dijalankan jika kementerian yang berada dalam lingkup kementerian koordinator tidak duduk bersama. Pigai menyampaikan kritik itu sebagai dorongan untuk memperbaiki kerja pemerintahan, bukan sekadar persoalan agenda rapat. “Kita ngomong jujur untuk memperbaiki negara ya,” katanya di hadapan anggota dewan.
Selain soal tata kerja, Pigai mengaitkan lemahnya kolaborasi dengan penanganan perkara HAM. Ia menyatakan sejumlah penyelidikan dilakukan sendiri dan mencontohkan kasus yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang menurutnya dimenangkan berkat hasil kerjanya. Materi sumber tidak menjelaskan lebih jauh perkara yang dimaksud maupun proses penyelidikannya.
Pigai menilai kerja antarlembaga yang tidak padu dapat menambah beban keluarga korban pelanggaran HAM. Ia menyebut keluarga korban tetap mengalami penderitaan, bahkan ketika lembaga pemerintah telah bekerja bersama. Karena itu, menurut dia, ketidaksatuan di antara institusi berisiko memperburuk keadaan mereka.
Dalam agenda legislasi, Pigai memaparkan rencana penguatan perlindungan HAM melalui revisi Undang-Undang HAM. Ia menempatkan kerusakan lingkungan sebagai isu yang berhubungan dengan hak masyarakat, bukan hanya persoalan ekologis. “Lingkungan atau bumi itu adalah hak asasi manusia,” tegasnya.
Pigai mengatakan pemerintah telah mengajukan draf bisnis dan HAM yang kini berada di Istana untuk menunggu pengesahan melalui peraturan presiden (Perpres). Ia menyebut rancangan itu memuat tiga sanksi dan memberi menteri berwenang ruang untuk menindak perusahaan perusak lingkungan, hingga kemungkinan penutupan perusahaan. Namun, Pigai tidak merinci bentuk masing-masing sanksi dalam paparannya.










Discussion about this post