Realisasi APBD Kotim 2025: Penyesuaian Kebijakan dan Tantangan Adaptasi Daerah
Sampit – Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menghadapi sejumlah tantangan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun anggaran 2025. Ketua DPRD Kotim, Rimbun, menyoroti bahwa dinamika kebijakan yang berasal dari pemerintah pusat hingga tingkat provinsi menjadi faktor utama yang memengaruhi capaian realisasi APBD tahun ini. Penilaian ini disampaikan dalam forum Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kotim tahun anggaran 2025 yang diselenggarakan di Sampit pada Senin, 30 Maret 2026.
Di tengah berbagai penyesuaian kebijakan yang harus segera diimplementasikan, realisasi pendapatan daerah Kotim pada tahun anggaran 2025 tercatat mencapai 88,98 persen. Sementara itu, realisasi belanja daerah berada pada angka 89,16 persen.
Angka-angka tersebut menunjukkan adanya penurunan jika dibandingkan dengan pencapaian pada tahun sebelumnya. Pada tahun anggaran 2024, realisasi pendapatan daerah berhasil menyentuh angka yang lebih tinggi, yaitu 96,27 persen, sementara realisasi belanja daerah mencapai 90,47 persen.
Meskipun demikian, DPRD Kotim menilai bahwa capaian realisasi APBD tahun 2025 masih berada dalam kategori yang wajar. Penilaian ini didasarkan pada adanya perubahan regulasi yang signifikan dari pemerintah pusat dan provinsi yang menuntut pemerintah daerah untuk segera beradaptasi sepanjang tahun berjalan.
Dinamika Kebijakan dan Dampaknya pada APBD
Rimbun menjelaskan bahwa persentase realisasi APBD tahun anggaran 2025 yang berkisar antara 80 hingga 90 persen merupakan konsekuensi langsung dari perubahan regulasi yang datang dari pemerintah pusat dan provinsi. Perubahan ini tidak hanya mencakup kebijakan umum, tetapi juga berkaitan erat dengan upaya efisiensi anggaran serta implementasi program-program baru yang harus diadopsi oleh daerah.
“Terkait pertanggungjawaban Bupati Kotim tahun anggaran 2025, persentase realisasi berada di angka 80-90 persen karena ada perubahan regulasi dari pusat dan provinsi, terutama berkaitan dengan kebijakan, efisiensi atau program-program baru,” ujar Rimbun pada Senin (30/3/2026).
Perubahan kebijakan yang dimaksud mencakup berbagai aspek, mulai dari arahan strategis pemerintah pusat terkait pengelolaan keuangan negara, hingga penyesuaian prioritas pembangunan di tingkat provinsi yang harus diikuti oleh kabupaten. Dalam konteks ini, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kelincahan dalam bergerak dan menyesuaikan arah kebijakannya tanpa sampai mengabaikan target-target pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam rencana strategis daerah.
Catatan DPRD: Sinkronisasi dan Adaptasi
Menanggapi pertanyaan mengenai apakah penurunan persentase realisasi ini menjadi catatan khusus bagi DPRD, Rimbun menyatakan bahwa hal tersebut tidak dianggap sebagai isu yang signifikan. Hal ini dikarenakan DPRD melihat urgensi dari perubahan kebijakan yang terjadi serta langkah-langkah efisiensi yang memang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menghadapi situasi keuangan yang dinamis.
“Kalau berbicara apakah ini menjadi catatan khusus, ya tidak signifikan juga karena kita melihat dari urgensinya dan kebijakan efisiensi yang dilakukan pemerintah,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Rimbun menekankan pentingnya sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Kotim dalam menghadapi setiap arahan yang datang dari pemerintah pusat. Kolaborasi ini sangat krusial, khususnya dalam memastikan pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) terkait APBD berjalan selaras dengan regulasi yang berlaku.
Menurut pandangan DPRD, proses penyesuaian ini merupakan bagian integral dari upaya adaptasi daerah terhadap sistem keuangan negara yang semakin kompleks dan dinamis. Kemampuan daerah untuk merespons perubahan regulasi secara cepat dan tepat menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga stabilitas fiskal daerah.
“Yang menjadi catatan kami, kami tetap mengikuti kebijakan pemerintah pusat terkait realisasi Perda APBD 2025, agar tetap sinkron dengan aturan yang berlaku saat ini,” tandasnya.
DPRD Kotim berkomitmen untuk terus mengawal dan mendukung pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Melalui pengawasan yang konstruktif dan dialog yang berkelanjutan, diharapkan pelaksanaan APBD di Kotim dapat terus berjalan efektif, efisien, dan akuntabel, demi tercapainya pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Adaptasi terhadap perubahan kebijakan diharapkan tidak hanya menjadi kewajiban, tetapi juga menjadi peluang untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah di masa mendatang.










Discussion about this post