Korban Penipuan dengan Modus KPK
Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh seseorang yang mengaku sebagai pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam kejadian ini, pelaku meminta uang sebesar Rp 300 juta dengan alasan bahwa ia merupakan utusan pimpinan KPK. Namun, setelah diperiksa, ternyata pelaku bukanlah pegawai resmi dari lembaga tersebut.
Pelaku Ditangkap dengan Barang Bukti
Pelaku berinisial TH alias D (48) ditangkap oleh pihak kepolisian dan dijerat dengan Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan. Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti, antara lain stempel berlogo KPK, delapan surat panggilan berkop KPK, dua unit telepon seluler, serta empat kartu identitas berbeda. Kejadian ini dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada 9 April 2026, dan kemudian berujung pada penangkapan pelaku.
Kronologi Penipuan
Menurut keterangan Ahmad Sahroni, peristiwa bermula ketika seorang perempuan datang ke Gedung DPR dan meminta bertemu dengannya. Dalam pertemuan itu, pelaku mengaku sebagai utusan pimpinan KPK yang menugaskan untuk meminta uang sebesar Rp 300 juta. Setelah mengecek langsung ke KPK, Sahroni mendapatkan informasi bahwa tidak ada utusan resmi dari lembaga tersebut.
Sahroni kemudian melakukan koordinasi dengan KPK dan kepolisian untuk menangkap pelaku. Ia juga menyampaikan bahwa tidak ada pembahasan terkait penanganan perkara dalam kasus ini. Pelaku hanya meminta uang secara langsung tanpa negosiasi.
Tidak Ada Pembahasan Perkara
Sahroni menegaskan bahwa tidak ada satu pun diskusi yang mengarah pada intervensi atau pengaturan kasus sebagaimana isu yang beredar. Ia menyebut bahwa pelaku hanya datang dengan mengatasnamakan KPK dan secara terus-menerus menekan untuk meminta uang. Tekanan ini bahkan berlangsung intens setelah pertemuan awal terjadi.
Celah Keamanan di Lingkungan DPR
Sahroni juga menyoroti bagaimana pelaku bisa masuk hingga ke lingkungan dalam Gedung DPR. Ia menyebut pelaku memanfaatkan nama KPK untuk mendapatkan akses dari petugas pengamanan. Pertemuan itu sendiri terjadi di ruang Komisi III DPR RI, yang seharusnya memiliki pengawasan ketat terhadap tamu yang masuk.
Ia menilai kejadian ini menjadi catatan penting terkait sistem verifikasi identitas di lingkungan lembaga negara. Lebih jauh, Sahroni mengungkap bahwa pelaku menggunakan pendekatan persuasif yang disertai komunikasi intensif untuk menekan korban.
Laporan dengan Dua Pasal
Kuasa Hukum Sahroni, Dimas Asep, menegaskan laporan kliennya ke Polda Metro Jaya tengah dalam proses penyelidikan. Pihaknya melaporkan pelaku dengan dua pasal yakni Pasal 482 dan Pasal 492. Namun penyidik mengarahkan perkara ini pada tindak pidana penipuan, bukan pemerasan. Pelaku saat ini sudah berstatus tersangka.
Pelaku Diamankan
Dalam pengungkapan kasus ini, polisi menangkap seorang perempuan berinisial TH alias D (48). Dari tangan pelaku, petugas menyita sejumlah barang bukti, antara lain stempel KPK, delapan lembar surat panggilan berkop KPK, dua unit telepon seluler, serta empat kartu identitas berbeda. Saat ini, pelaku masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
Polisi menjerat yang bersangkutan dengan pasal penipuan sesuai ketentuan KUHP. Polda Metro Jaya masih mendalami kasus tersebut dan mengimbau masyarakat untuk segera melapor melalui layanan 110 apabila menemukan modus serupa.










Discussion about this post