Konektivitas Jalan Enang-Enang: Tantangan dan Solusi dalam Pemulihan Infrastruktur
Konektivitas infrastruktur menjadi pilar penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi regional. Di wilayah Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Kabupaten Bireuen, ruas Jalan Enang-Enang tidak hanya sekadar jalur aspal biasa. Jalur ini berperan sebagai arteri logistik utama yang mengalirkan komoditas unggulan kopi Gayo menuju pasar global. Namun, ketika jalur strategis ini mengalami kerusakan akibat bencana alam, tuntutan publik agar pemerintah segera melakukan intervensi anggaran menjadi sebuah kebutuhan sosiologis yang sangat rasional.
Sembilan bulan setelah bencana, pemulihan total pada ruas tersebut belum sepenuhnya terwujud. Bagi masyarakat dan pelaku usaha lokal, setiap hari tanpa akses jalan yang mantap merupakan beban ekonomi nyata. Dari sudut pandang pembuat kebijakan, situasi ini menunjukkan kompleksitas antara kebutuhan akselerasi ekonomi dan kewajiban akurasi dalam tata kelola keuangan negara. Pemulihan infrastruktur skala besar tidak bisa dilakukan secara instan karena terikat oleh siklus kajian teknis, perencanaan, serta regulasi hukum yang ketat.
Aspirasi masyarakat Dataran Tinggi Gayo bukanlah tuntutan tanpa dasar, melainkan refleksi dari kondisi sektor riil yang sedang mengalami gangguan. Hambatan mobilitas di ruas Jalan Nasional Bireuen – Takengon yang melewati Tajuk Enang-Enang langsung memengaruhi performa indikator ekonomi makro daerah. Perlu diperhatikan bahwa penurunan intensitas perdagangan barang dan jasa, serta penurunan drastis sektor transportasi dan logistik, telah menyebabkan disparitas biaya logistik. Selain itu, masyarakat juga menghadapi tekanan inflasi pada sektor pangan, yang semakin memperkuat tuntutan perbaikan infrastruktur.
Di seberang meja kebijakan, lambatnya visualisasi perbaikan fisik sering kali diinterpretasikan sebagai bentuk ketiadaan dana atau kelambanan birokrasi. Saat ini, pemerintah telah merespons cepat dengan memasukkan penanganan ini ke dalam rencana Aksi Tanggap Pasca Bencana Aceh. Bahkan, pemerintah telah menyiapkan alokasi anggaran khusus untuk tahapan design, tender, dan rekonstruksi Jembatan Tajuk Enang-Enang yang akan berjalan pada tahun 2027.
Namun, dalam sistem akuntansi dan tata kelola negara, ketersediaan anggaran tidak serta-merta menghapus kewajiban pemenuhan tahapan manajemen pembangunan nasional. Anggaran yang sudah siap harus mengalir melalui proses prosedural yang membutuhkan waktu demi menjamin aspek keselamatan, mutu konstruksi, dan akuntabilitas yuridis.
Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga No. 16/SE/Db/2023, penanganan kerusakan infrastruktur di area lereng kritis wajib didahului oleh studi geoteknik komprehensif untuk memetakan stabilitas tanah. Perencanaan teknis melalui dokumen Detailed Engineering Design (DED) mutlak diperlukan agar proyek fisik yang dibangun nantinya tidak mengalami kegagalan bangunan akibat pergeseran tanah susulan.
Selain itu, anggaran publik beroperasi dalam koridor waktu tahunan yang kaku berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sinkronisasi administrasi dana tanggap darurat memerlukan akurasi legalitas agar setiap rupiah yang keluar memiliki dasar hukum yang sah.
Dalam tata kelola keuangan daerah modern, paradigma penganggaran telah bergeser dari sekadar merespons kebutuhan lapangan (needs-based budgeting) menuju pemenuhan keselarasan kewenangan (authority-based budgeting). Setiap rupiah yang keluar dari Kas Daerah wajib mengedepankan asas tertib, taat pada regulasi, efisien, ekonomis, efektif, dan bertanggung jawab.
Di sinilah letak batasan yuridis yang mengikat. Secara status hukum, ruas jalan Enang-Enang diklasifikasikan sebagai jalan nasional. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas jalan nasional merupakan urusan pemerintahan yang menjadi domain eksklusif Pemerintah Pusat. Konsekuensinya, dana yang telah disiapkan tersebut mutlak bersumber dari APBN, bukan APBD.
Jika Pemerintah Daerah memaksakan diri mengalokasikan postur APBD untuk mendahului perbaikan jalan nasional tersebut tanpa adanya pelimpahan wewenang yang sah, tindakan tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran berat terhadap prinsip tertib anggaran. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, APBD hanya boleh digunakan untuk mendanai urusan yang menjadi kewenangan daerah itu sendiri.
Melakukan belanja di luar yurisdiksi kewenangan akan langsung dikategorikan sebagai temuan material oleh BPK atas risiko tumpang tindih anggaran negara, meskipun niat awalnya adalah demi mempercepat perbaikan demi masyarakat.
Namun, keterbatasan daerah untuk mengintervensi langsung jalan Enang-Enang menggunakan dana APBD bukanlah sebuah jalan buntu fiskal. Melalui lensa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), pemerintah daerah diarahkan untuk menjadi pengelola fiskal yang cerdas melalui kebijakan spending better dan sinkronisasi kebijakan fiskal nasional.
Sembari menunggu proses administrasi dan teknis perbaikan jalan utama oleh pusat selesai, pemerintah daerah dapat mengambil peran strategis melalui dua instrumen yang sah, yaitu: Optimalisasi Jalur Penyangga (Feeder Roads) dengan mengalokasikan anggaran belanja daerah pada peningkatan kapasitas jalan-jalan kabupaten yang berfungsi sebagai sirip logistik/jalur alternatif penopang menuju ruas Enang-Enang dan Sinergi Pemantauan Eksekusi dengan mengoptimalkan ruang koordinasi dan komunikasi dengan kementerian terkait.
Kepatuhan Hukum dan Kolaborasi
Dilema penanganan ruas Jalan Nasional yang berada di Tajuk Enang-Enang tidak boleh menempatkan masyarakat dan pemerintah dalam posisi yang saling berhadapan. Tuntutan masyarakat yang mengemuka adalah cerminan dari indikator ekonomi riil yang menuntut solusi. Sementara kehati-hatian pemerintah dalam mengeksekusi anggaran yang telah siap adalah komitmen untuk menjaga akuntabilitas negara dari risiko maladministrasi di kemudian hari.
Fakta bahwa anggaran telah disiapkan membuktikan bahwa pemerintah tidak tinggal diam. Namun, kedewasaan bernegara menuntut kita untuk memahami bahwa membangun infrastruktur pasca-bencana yang kokoh membutuhkan waktu perencanaan yang presisi. Langkah paling krusial saat ini adalah kolaborasi aktif antara daerah dan pusat untuk mempercepat seluruh proses birokrasi teknis tersebut agar realisasi fisik di lapangan segera terwujud.
Pada akhirnya, keberhasilan tata kelola keuangan tidak diukur dari seberapa reaktif anggaran daerah ditabrakkan demi respons instan, melainkan dari seberapa akuntabel, aman, dan selamat alokasi belanja tersebut dieksekusi di dalam koridor hukum. Hanya dengan tertib anggaran, perencanaan yang matang, dan kepatuhan terhadap prosedur, anggaran yang telah disiapkan oleh pemerintah dapat dikonversi menjadi motor penggerak kesejahteraan yang kuat dan berkelanjutan di Bumi Gayo.
Discussion about this post