KLIKKEPRI.COM – Guru Besar Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. A Bakir Ihsan, menyarankan Presiden Prabowo memilih wakil presiden dari kalangan nonpartai untuk mengisi posisi tersebut pada sisa masa jabatan 2024-2029. Menurut Bakir, figur teknokrat atau profesional yang netral dapat membantu menjaga stabilitas pemerintahan dan meredam kecemburuan di antara partai koalisi.
Bakir menyampaikan pandangannya dalam keterangan resmi pada Sabtu (21/11), di tengah munculnya sejumlah nama calon yang sebagian masih memiliki hubungan dengan partai politik, termasuk Gerindra. Ia menilai Prabowo sebaiknya tidak terjebak pada pilihan yang berisiko memunculkan persaingan antarkekuatan politik.
“Presiden jangan diberi pilihan sulit harus pilih cawapres dari Gerindra. Walaupun itu sudah menjadi rekomendasi partai koalisi, ada baiknya presiden mempertimbangkan cawapres yang netral dan bisa memastikan jalannya pemerintahan,” kata Bakir.
Ia memperingatkan, penunjukan tokoh partai dapat memicu rasa tidak seimbang di antara anggota koalisi. Situasi itu, menurut dia, berisiko meretakkan hubungan antarpihak dan mendorong munculnya pusat-pusat kekuatan yang bersaing di dalam pemerintahan. Risiko tersebut dinilai semakin besar jika calon berasal dari partai kecil, kecuali penunjukannya mendapat persetujuan bersama koalisi.
Bakir menilai sosok yang tepat ialah profesional atau teknokrat yang mampu berkomunikasi dengan berbagai kepentingan, terutama dalam urusan ekonomi. Kapasitas tersebut diperlukan untuk membantu presiden menangani persoalan nasional dan memperkuat kondisi ekonomi Indonesia, yang menurut Bakir masih menghadapi tantangan.
Wakil presiden nonpartai, lanjut Bakir, berpeluang lebih fokus mendukung kerja presiden karena tidak membawa kepentingan partai tertentu. “Karena dia bukan orang partai, tidak ada partai yang merasa menang, tidak ada partai yang merasa kalah. Semua partai bisa merasa sama-sama didengarkan,” ujarnya.
Selain kalangan profesional, Bakir menyebut pimpinan DPD sebagai pilihan yang dapat mewakili suara daerah. Dalam menentukan calon, ia mengatakan presiden perlu mempertimbangkan loyalitas dan kepercayaan politik, kompetensi pemerintahan, serta kemampuan menjaga keseimbangan politik dan geopolitik nasional. Bakir menegaskan, sosok pengganti harus memastikan pemerintahan berjalan dan tidak menambah beban politik presiden.










Discussion about this post