Rekomendasi Strategis DPRD Bali untuk Pengelolaan Wilayah PT BTID Serangan: Evaluasi Total Legalitas Lahan Pengganti Menjadi Fokus Utama
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali melalui Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang, Aset Daerah, dan Perizinan (TRAP) telah merilis sembilan rekomendasi strategis yang krusial untuk pengelolaan wilayah di bawah naungan PT Bali Turtle Island Development (BTID) di Serangan, Denpasar. Rekomendasi ini mencakup berbagai aspek penting demi memastikan tata kelola yang baik dan berkelanjutan.
Zefri Alfaruqy, Kepala Departemen Komunikasi PT Bali Turtle Island Development (BTID), menyatakan bahwa pihaknya menghormati fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Pansus TRAP DPRD Provinsi Bali. BTID berkomitmen untuk terus mengikuti perkembangan informasi terkait rekomendasi yang disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Bali.
“BTID senantiasa menjalankan operasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Zefri Alfaruqy pada Rabu, Juni 2026. Ia menambahkan bahwa perusahaan sedang melakukan kajian internal dan menegaskan kembali komitmennya untuk bersikap kooperatif serta terbuka dalam berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait.
Proses penyampaian rekomendasi ini sendiri dilakukan secara resmi. Dokumen rekomendasi tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Pansus TRAP, I Made Supartha, kepada Ketua DPRD Bali, I Dewa Made Mahayadnya. Acara penyerahan ini turut dihadiri oleh Wakil Ketua I Wayan Disel Astawa, dalam Rapat Pimpinan DPRD Bali yang digelar pada Selasa, Juni 2026.
Poin Kritis Rekomendasi: Evaluasi Menyeluruh Legalitas Lahan Pengganti
Salah satu poin paling krusial yang menjadi sorotan utama dalam rekomendasi Pansus TRAP adalah desakan kepada pemerintah untuk melakukan evaluasi total terhadap legalitas lahan pengganti yang dialokasikan sebagai kompensasi atas perubahan fungsi kawasan mangrove di Tahura Ngurah Rai.
Pansus mencurigai adanya potensi ketidakjelasan, baik dari sisi administrasi maupun kondisi riil di lapangan, terkait status lahan pengganti yang diketahui berlokasi di Kabupaten Jembrana dan Karangasem. Ketidakjelasan ini menimbulkan kekhawatiran mengenai kepastian hukum dan dampak terhadap fungsi ekologis hutan mangrove yang seharusnya terjaga.
Untuk memastikan adanya kepastian hukum yang kuat serta mencegah berkurangnya fungsi ekologis hutan mangrove, Pansus TRAP meminta agar Pemerintah Provinsi Bali segera menjalin koordinasi yang intensif dengan pemerintah pusat. Koordinasi ini diharapkan melibatkan kementerian-kementerian terkait, seperti Kementerian Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), hingga Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Bali.
Salah satu poin tegas dalam rekomendasi Pansus TRAP menyatakan, “Apabila ditemukan ketidaksesuaian kewajiban pemenuhan lahan pengganti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka lahan dimaksud direkomendasikan wajib dikembalikan kepada negara.” Pernyataan ini menggarisbawahi keseriusan Pansus dalam memastikan bahwa setiap alokasi lahan pengganti memenuhi standar hukum dan lingkungan yang berlaku.
Rincian Rekomendasi Strategis Pansus TRAP
Sembilan rekomendasi strategis yang dikeluarkan oleh Pansus TRAP mencakup berbagai aspek pengelolaan wilayah di Serangan, dengan fokus pada penataan ruang, aset daerah, dan perizinan yang transparan dan akuntabel.
Evaluasi Total Legalitas Lahan Pengganti:
Poin ini menjadi yang terpenting, menekankan perlunya audit menyeluruh terhadap semua lahan yang dialokasikan sebagai pengganti kawasan mangrove yang telah berubah fungsinya. Tujuannya adalah untuk memverifikasi keabsahan administrasi dan kesesuaian kondisi lahan di lapangan dengan peraturan yang berlaku.Koordinasi Multi-Level Pemerintahan:
Rekomendasi ini mendorong sinergi antara Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kota Denpasar, dan pemerintah pusat. Kolaborasi ini krusial untuk menyelesaikan isu-isu kompleks terkait lahan dan perizinan.Keterlibatan Pemangku Adat:
Pentingnya melibatkan pemangku adat dalam setiap proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan wilayah juga ditekankan. Hal ini untuk menghormati kearifan lokal dan memastikan keputusan yang diambil selaras dengan nilai-nilai budaya setempat.Transparansi Perizinan:
Pansus merekomendasikan agar seluruh proses perizinan yang berkaitan dengan wilayah BTID dilakukan secara transparan dan dapat diakses oleh publik. Hal ini untuk mencegah praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.Pengawasan Ketat terhadap Perubahan Fungsi Lahan:
Perubahan fungsi lahan, terutama yang berkaitan dengan kawasan lindung seperti mangrove, harus diawasi dengan sangat ketat. Mekanisme pengawasan yang efektif perlu diperkuat untuk mencegah pelanggaran.Peninjauan Ulang Izin yang Ada:
Pansus juga menyarankan adanya peninjauan ulang terhadap izin-izin yang telah diterbitkan jika ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan peraturan atau jika ada indikasi penyalahgunaan.Pengembangan Kawasan Berkelanjutan:
Setiap pengembangan di wilayah Serangan harus mengedepankan prinsip keberlanjutan, baik dari sisi lingkungan, sosial, maupun ekonomi.Akuntabilitas Pengelolaan Aset:
Pengelolaan aset daerah yang berada di wilayah tersebut harus dilakukan secara akuntabel. Laporan pengelolaan aset harus tersedia dan dapat diaudit.Pembentukan Tim Monitoring Bersama:
Untuk memastikan implementasi rekomendasi berjalan efektif, disarankan pembentukan tim monitoring bersama yang melibatkan berbagai stakeholder, termasuk perwakilan pemerintah, legislatif, dan masyarakat.
BTID, melalui pernyataan Zefri Alfaruqy, menunjukkan sikap proaktif dalam menghadapi rekomendasi ini. Perusahaan menegaskan bahwa mereka akan terus berkoordinasi dan bekerja sama dengan pemerintah serta otoritas terkait untuk mencari solusi terbaik demi pengelolaan wilayah Serangan yang optimal dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Proses evaluasi lahan pengganti ini menjadi garda terdepan dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan Bali, khususnya ekosistem mangrove yang memiliki peran vital bagi keseimbangan alam dan mitigasi bencana. Keputusan untuk mengembalikan lahan kepada negara jika ditemukan ketidaksesuaian menunjukkan ketegasan DPRD Bali dalam menegakkan hukum dan melindungi aset negara serta lingkungan.
Selanjutnya, diharapkan Pemerintah Provinsi Bali dapat segera menindaklanjuti rekomendasi ini dengan langkah-langkah konkret. Koordinasi yang efektif dengan pemerintah pusat, serta keterlibatan aktif dari semua pemangku kepentingan, akan menjadi kunci keberhasilan dalam menata kembali dan mengelola wilayah PT BTID Serangan secara profesional dan bertanggung jawab.









Discussion about this post