Upaya Kejaksaan Lombok Tengah Pulihkan Rp 39,9 Miliar Kerugian Negara Melalui Lelang Aset Mewah
Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah menunjukkan komitmen tak main-main dalam memberantas korupsi, terutama dalam hal pemulihan kerugian negara. Kali ini, fokus utama tertuju pada eksekusi aset mewah milik terpidana kasus korupsi pembangunan gedung terminal Bandara Internasional Lombok (BIL) tahun anggaran 2008-2010. Upaya ini merupakan langkah strategis untuk mengembalikan dana negara yang mencapai hampir Rp 40 miliar.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Lombok Tengah, Alfa Dera, menegaskan bahwa peran institusi kejaksaan tidak hanya sebatas memenjarakan para koruptor. Lebih dari itu, jaksa memiliki tugas penting dalam melakukan eksekusi, baik terhadap pidana badan maupun tuntutan kerugian negara. “Perkara tersebut penyidikannya dari Kejaksaan Agung, namun eksekusi terkait dengan pemulihan keuangan negaranya ada pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah,” jelas Alfa Dera. Ia menambahkan, “Pidana badannya telah dieksekusi, tetapi ada terkait dengan pidana terhadap kerugian keuangan negaranya. Ini adalah bentuk dari eksekusinya terhadap kerugian keuangan negara yang cukup besar, hampir Rp 40 miliar.”
Strategi Pemiskinan Pelaku Korupsi untuk Efek Jera Maksimal
Alfa Dera memaparkan bahwa upaya pemulihan kerugian negara ini merupakan implementasi dari arahan pimpinan Kejaksaan Agung untuk memberikan efek jera yang maksimal melalui pendekatan ekonomi. “Kami dari Kejaksaan tidak hanya berhenti kepada pemidanan badan. Kami akan mengoptimalkan juga perampasan aset melalui pemulihan keuangan negara, atau konsepnya pemiskinan pelaku tindak pidana korupsi,” tegasnya. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pelajaran berharga dan mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa mendatang.
Berdasarkan penelusuran mendalam yang dilakukan oleh tim Seksi Intelijen Kejari Lombok Tengah, teridentifikasi sejumlah aset berharga milik terpidana I Nyoman Suwarjana yang berlokasi di Bali. Aset-aset ini berupa bangunan mewah yang mencakup rumah dan vila. Saat ini, aset-aset tersebut telah berhasil disita dan sedang dalam proses koordinasi intensif dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk segera dilelang secara terbuka.
Proses Lelang Aset: Transparansi dan Partisipasi Publik
Hasil dari lelang aset-aset mewah ini nantinya akan disetorkan langsung ke kas negara. Alfa Dera mengungkapkan harapannya bahwa penambahan kas negara dari hasil lelang ini pada akhirnya akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan berbagai fasilitas publik. “Kami minta teman-teman media untuk membantu mempublikasikan agar siapapun terbuka, jadi fair. Semua akan diumumkan secara terbuka melalui portal Kemenkeu (KPKNL),” tambahnya, seraya mengajak masyarakat untuk turut memantau jalannya proses lelang agar tercipta transparansi yang utuh.
Pencegahan Korupsi Melalui Transparansi Pengelolaan Keuangan
Selain menempuh jalur represif melalui eksekusi aset, Kejari Lombok Tengah juga secara aktif gencar melakukan upaya pencegahan korupsi. Salah satu fokus utamanya adalah mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Alfa Dera mengimbau seluruh jajaran pemerintah daerah, mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga tingkat desa, untuk tidak menjadikan kritik sebagai hambatan, melainkan sebagai motivasi untuk bekerja lebih baik.
“Ayo kita biasakan yang benar, bukan membenarkan yang telah biasa. Zaman sudah berubah, ayo kita dorong transparansi karena kalau sudah transparan, yang mengawasi adalah semuanya,” pungkasnya, menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik sebagai alat kontrol sosial yang efektif.
Kasus yang sedang diproses ini melibatkan I Nyoman Suwarjana (INS), seorang mantan pejabat PT Angkasa Pura I. Berdasarkan putusan Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung pada tahun 2019, INS telah divonis hukuman penjara selama 13 tahun. Selain pidana badan, ia juga diwajibkan untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 39,9 miliar. Eksekusi aset ini menjadi langkah krusial untuk memastikan terpidana tidak hanya kehilangan kebebasannya, tetapi juga hartanya yang diperoleh secara tidak sah, demi memulihkan keuangan negara.
Discussion about this post