Polda Metro Jaya Tegaskan Kasus Penyiraman Air Keras KontraS Tetap Berjalan
Polda Metro Jaya secara tegas membantah adanya penghentian penyidikan dalam kasus penyiraman air keras yang menimpa Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus. Pernyataan ini disampaikan menyusul adanya putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait gugatan praperadilan yang diajukan. Pihak kepolisian menegaskan bahwa proses hukum terhadap kasus ini masih terus berjalan dan aktif dilakukan pendalaman.
Polda Metro Jaya menyatakan sangat menghormati setiap putusan pengadilan dan akan senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini disampaikan langsung oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin. Beliau menegaskan bahwa koordinasi dengan pihak Oditur Militer, tempat empat terdakwa dalam kasus ini menjalani persidangan, telah dan terus dilakukan.
“Iya, iya sudah pasti itu (berkoordinasi),” ujar Kombes Iman Imanuddin dalam sebuah keterangan resmi. Ia menambahkan, “Terkait dengan putusan praperadilan pada Pengadilan Negeri Jaksel, sehubungan dengan korban saudara Andrie Yunus, tentunya kami menghormati apa yang menjadi putusan dari PN Jaksel dan kami akan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan oleh negara.”
Menindaklanjuti hal tersebut, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, menjelaskan lebih lanjut mengenai putusan praperadilan yang diterima. Menurutnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hanya mengabulkan sebagian dari gugatan yang diajukan.
Penolakan Tuduhan Penghentian Penyidikan Diam-diam
Salah satu poin penting dari putusan tersebut adalah penolakan terhadap tuduhan bahwa Polda Metro Jaya telah menghentikan penyidikan kasus ini secara diam-diam. Kombes Budi Hermanto menyatakan bahwa hakim tidak menemukan adanya fakta hukum yang mendukung klaim tersebut.
“Artinya, proses penghentian perkara itu belum dilakukan, sehingga tidak bisa dikabulkan,” jelas Kombes Budi Hermanto. Hal ini menegaskan bahwa Polda Metro Jaya tidak pernah secara resmi menghentikan penyidikan kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus.
Selain itu, Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya indikasi bahwa kepolisian melakukan penanganan perkara secara berlarut-larut. Ini berarti, dua klausul utama yang diajukan dalam gugatan praperadilan tersebut ditolak sepenuhnya oleh hakim.
Perintah Lanjutan Penanganan Perkara
Meskipun menolak tuduhan penghentian penyidikan diam-diam dan penanganan yang berlarut-larut, hakim dalam putusannya memerintahkan agar termohon, dalam hal ini Polda Metro Jaya, melanjutkan penanganan perkara.
“Artinya dua klausul yang diajukan secara sepenuhnya ditolak oleh hakim. Tapi hakim mengembalikan bahwa proses mengabulkan permohonan untuk sebagian dengan memerintahkan termohon melanjutkan penanganan perkara,” ungkap Kombes Budi Hermanto.
Perintah ini selaras dengan upaya Polda Metro Jaya yang memang masih aktif melakukan pendalaman terhadap kasus tersebut. Keputusan hakim ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi kepolisian untuk terus melanjutkan proses penyelidikan dan penyidikan hingga tuntas.
Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) memang telah mengabulkan sebagian gugatan praperadilan yang diajukan terkait kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus. Hakim tunggal yang memimpin sidang, Suparna, dalam putusannya secara spesifik memerintahkan agar Polda Metro Jaya melanjutkan proses hukum atas laporan polisi nomor LP/A/222/III/2026/Satreskrim/Restro Jakpus/Polda Metro Jaya tertanggal 13 Maret 2026.
Perkara praperadilan yang didaftarkan dengan nomor 62/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL ini menjadikan Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya, melalui Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, sebagai termohon.
Dalam petitumnya, kuasa hukum Andrie Yunus yang tergabung dalam Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD), memang secara tegas meminta Polda Metro Jaya untuk melanjutkan penyelidikan perkara penyiraman air keras yang dialami oleh klien mereka. Permohonan ini didasari pada kekhawatiran akan adanya penghentian kasus secara tidak adil atau penanganan yang tidak memadai.
Dengan adanya putusan praperadilan ini, Polda Metro Jaya menegaskan komitmennya untuk menuntaskan kasus ini. Koordinasi yang intensif dengan Oditur Militer diharapkan dapat mempercepat proses hukum yang melibatkan para terdakwa yang saat ini tengah menjalani persidangan di lingkungan militer. Upaya ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum yang transparan dan akuntabel, serta memberikan kepastian hukum bagi korban maupun masyarakat.
Kasus penyiraman air keras yang menimpa Andrie Yunus ini memang menarik perhatian publik, mengingat posisinya sebagai aktivis di lembaga KontraS yang kerap menyuarakan isu-isu penting terkait hak asasi manusia dan demokrasi di Indonesia. Harapannya, proses hukum yang berkelanjutan ini akan mengungkap seluruh fakta dan pelaku di balik insiden tersebut, serta memberikan keadilan bagi korban.









Discussion about this post