Pemprov Bengkulu Ajukan Perampingan Organisasi Perangkat Daerah, Efisiensi Anggaran Hingga Rp50 Miliar
Pemerintah Provinsi Bengkulu mengambil langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas birokrasi dan menekan belanja pegawai yang saat ini mencapai 45 persen dari total anggaran. Usulan perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu. Inisiatif ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), yang menetapkan batasan maksimal belanja pegawai daerah.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, mengonfirmasi bahwa usulan tersebut telah disampaikan beserta seluruh dokumen pendukung, termasuk naskah akademik yang menjadi landasan penting dalam proses perampingan. Saat ini, pemerintah provinsi menantikan proses pembahasan lebih lanjut oleh pihak legislatif.
“Kami sudah mengusulkan ke DPRD. Naskah akademik juga sudah disiapkan. Saat ini tinggal menunggu pembahasan dari dewan,” ujar Herwan Antoni kepada awak media di Kantor Gubernur Bengkulu, Rabu (3/6/2026).
Target Perampingan dan Potensi Efisiensi Anggaran
Dalam usulan yang diajukan, Pemprov Bengkulu berencana untuk mengurangi jumlah OPD dari 35 menjadi 26 unit. Pengurangan ini akan dicapai melalui skema penggabungan beberapa perangkat daerah yang dinilai memiliki fungsi serupa atau dapat diintegrasikan untuk efisiensi.
Herwan Antoni menjelaskan bahwa beberapa OPD akan mengalami perubahan struktur organisasi, sementara sebagian lainnya akan tetap dipertahankan guna memastikan kelancaran pelayanan publik dan kebutuhan pemerintahan. Pemerintah provinsi menargetkan proses pembahasan rancangan peraturan daerah terkait penataan OPD ini dapat diselesaikan pada tahun berjalan.
“Kami berharap pada triwulan ketiga pembahasan sudah berjalan dan proses perda dapat diselesaikan tahun ini,” ungkapnya.
Secara finansial, perampingan OPD ini diproyeksikan akan menghasilkan efisiensi anggaran yang signifikan, diperkirakan mencapai angka Rp50 miliar. Penghematan ini bersumber dari pengurangan biaya operasional, pemeliharaan aset, serta efisiensi struktur organisasi pasca-penggabungan.
Dampak terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN)
Menyikapi kekhawatiran mengenai nasib Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di OPD yang akan dirampingkan, Herwan Antoni memberikan jaminan bahwa tidak akan ada pengurangan jumlah pegawai. Konsep perampingan yang diusung adalah penggabungan, bukan penghapusan. Oleh karena itu, para ASN yang terdampak akan ditempatkan kembali pada posisi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi di OPD hasil penataan.
“ASN tetap ada. Karena konsepnya penggabungan, pegawai akan disesuaikan dengan kebutuhan di OPD yang baru,” tegas Herwan.
Untuk jabatan struktural, Pemprov Bengkulu akan melakukan penyesuaian melalui mekanisme yang berlaku. Salah satunya adalah melalui asesmen kompetensi untuk memastikan penempatan pejabat yang tepat sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan organisasi. Pejabat yang dinilai kompeten dan sesuai akan tetap menduduki posisi strategis, sementara yang lainnya akan disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi dan kebutuhan organisasi.
Latar Belakang Peraturan UU HKPD
Perlu diketahui bahwa usulan perampingan OPD ini juga dilatarbelakangi oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). UU ini secara spesifik mengatur batas maksimal belanja pegawai daerah.
Berdasarkan aturan tersebut, belanja pegawai seharusnya tidak melebihi 30 persen dari total anggaran daerah. Namun, di Pemerintah Provinsi Bengkulu, realisasi belanja pegawai saat ini masih berada di angka 45 persen. Perampingan OPD diharapkan menjadi salah satu solusi untuk menekan angka tersebut agar sesuai dengan amanat undang-undang.
Pemerintah Provinsi Bengkulu berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan penataan birokrasi agar tercipta pemerintahan yang lebih efisien, efektif, dan akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Proses ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran daerah demi kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.









Discussion about this post