KLIKKEPRI.COM – Presiden Prabowo Subianto diminta mempertimbangkan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dalam wacana pengisian posisi wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Anggota DPD asal Aceh, Sudirman Haji Uma, menilai Indonesia membutuhkan pendamping presiden yang bisa merangkul beragam kelompok sekaligus memahami persoalan daerah.
Menurut Haji Uma, kebutuhan itu lebih penting daripada sekadar memilih tokoh yang sejalan secara politik dengan Presiden. Ia mengatakan kandidat dari daerah dapat menjadi jembatan antara pemerintah pusat dan masyarakat di berbagai wilayah. “Semua berpulang ke Presiden dalam menentukan siapa Cawapres untuk mendampinginya tiga tahun sisa pemerintahan. Untuk kriteria, sosok yang bisa diterima semua komponen bangsa,” kata Haji Uma kepada wartawan, Jumat (20/11).
Ia menyebut usulan tersebut bukan langkah DPD untuk mengejar jabatan di pemerintahan. Haji Uma berpandangan, suara daerah belum banyak dipertimbangkan ketika pemerintah menentukan pengisi sejumlah posisi strategis nasional, padahal kebijakan pusat berdampak langsung pada kehidupan masyarakat setempat.
Atas alasan itu, ia meminta Prabowo melihat pengalaman para senator sebagai salah satu bekal untuk mengisi posisi tersebut. DPD, menurut Haji Uma, memiliki mandat konstitusional mewakili kepentingan daerah dan memahami kebutuhan yang beragam ant wilayah. “Aspirasi daerah yang terlembagakan secara resmi dalam UUD adalah DPD RI. Maka harus menjadi pertimbangan tersendiri bagi Presiden Prabowo untuk mengambil Cawapresnya dari unsur pimpinan DPD RI,” ujarnya.
Haji Uma menyebut calon wakil presiden perlu memahami hubungan pemerintahan pusat dengan daerah, termasuk pengelolaan fiskal di kedua tingkatan dan ketimpangan pembangunan antarwilayah. Ia juga berharap sosok tersebut mampu mengawal kebijakan agar berjalan sampai ke tingkat bawah. Pengalaman senator menyerap aspirasi dan menindaklanjuti masalah daerah, katanya, bisa membantu pemerintah mengenali kebutuhan serta kendala pelaksanaan program.
Empat pimpinan DPD periode ini ia nilai layak masuk pertimbangan Prabowo: Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin dan Wakil Ketua DPD Tamsil Linrung, Yoris Raweyai, serta GKR Hemas. Haji Uma menyebut mereka memiliki pengalaman di pemerintahan atau parlemen, disertai kemampuan berkomunikasi dengan berbagai kelompok. Meski menyodorkan nama, ia menegaskan keputusan tetap berada di tangan Presiden.
Ia juga mengingatkan bahwa Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur pengisian kekosongan jabatan wakil presiden: Presiden mengajukan dua calon kepada MPR RI untuk dipilih. Haji Uma menilai figur dari DPD berpeluang mengurangi persaingan di dalam koalisi karena tidak membawa kepentingan partai tertentu. “DPD RI menjembatani program pusat di daerah. Kalau Presiden mau programnya sampai ke akar rumput, dia butuh Wapres yang paham cara kerja itu,” tuturnya.









Discussion about this post