Penjelasan Suhadi Mengenai Keterlibatan Jokowi dalam Kasus Korupsi Pengadaan Laptop Chromebook
Koordinator Tim Hukum Merah Putih (THMP), Suhadi, memberikan pernyataan terkait isu keterlibatan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), dalam kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook. Menurutnya, kemungkinan besar presiden tidak terlibat langsung dalam perkara yang menjerat mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim.
Suhadi menjelaskan bahwa tudingan publik muncul karena proyek pengadaan laptop berlangsung selama pemerintahan Jokowi dan menggunakan anggaran negara dari APBN. Namun, ia menegaskan bahwa posisi presiden dalam proses anggaran hanya pada tahap persetujuan makro dan pembahasan bersama DPR.
Setiap anggaran kementerian harus diajukan dalam rancangan program pemerintah, dibahas bersama legislatif, hingga disahkan. Setelah anggaran disahkan dan dicairkan, pengelolaan teknis di lapangan sepenuhnya menjadi tanggung jawab kementerian yang menjalankan program.
“Presiden tidak lagi masuk pada ranah teknis penggunaan anggaran di kementerian. Karena itu, tanggung jawab hukum tetap berada pada pihak yang mengelola proyek,” ujar Suhadi dalam keterangan tertulis kepada Tribunnews.com, Sabtu (16/5/2026).
Ia juga menilai mekanisme penggunaan anggaran negara memiliki sistem pengawasan dan pencatatan yang sangat ketat. Hal ini membuat dugaan keterlibatan presiden dalam praktik penyimpangan proyek teknis di tingkat kementerian menjadi sangat kecil. Ia menambahkan, jika ditemukan ada dugaan penyalahgunaan anggaran, maka pihak yang wajib dimintai pertanggungjawaban adalah pelaksana langsung.
“Setelah APBN disahkan, kementerian memiliki kewenangan penuh untuk menjalankan program sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing,” katanya.
Polemik Tuntutan 18 Tahun Penjara untuk Nadiem Makarim
Selain soal isu keterlibatan Jokowi, Suhadi juga menanggapi pro dan kontra terkait tuntutan 18 tahun penjara terhadap Nadiem Makarim. Ia mengamati bahwa tuntutan tinggi dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) tersebut telah membuat opini di tengah masyarakat menjadi terbelah.
“Tuntutan ini membuat masyarakat terbelah. Ada yang mendukung karena dianggap bagian dari penegakan hukum, tetapi ada pula yang menilai tuntutan tersebut terlalu berat dan tidak adil,” kata Suhadi.
Berdasarkan surat tuntutan jaksa, kasus pengadaan laptop Chromebook dan CDM periode 2019 hingga 2022 ini telah merugikan negara hingga Rp5,6 triliun. Suhadi juga menyoroti adanya anggapan di masyarakat bahwa Nadiem Makarim tidak menerima atau menikmati uang hasil dugaan korupsi tersebut secara langsung.
Namun, ia mengingatkan bahwa dalam hukum pidana korupsi, seseorang tetap dapat dipidana meski tidak menikmati uangnya secara pribadi. Suhadi merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Di dalam pasal tersebut terdapat frasa penting yang berbunyi “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi”.
“Kalimat itu menunjukkan bahwa korupsi tidak harus selalu dinikmati oleh pelaku utama. Ketika ada pihak lain atau korporasi yang diuntungkan dan negara mengalami kerugian, maka pejabat yang memiliki kewenangan tetap bisa dimintai pertanggungjawaban,” jelasnya.
Suhadi memungkasi bahwa setiap pejabat negara dituntut memiliki kehati-hatian penuh dalam mengawasi penggunaan anggaran sesuai UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. “Kalau ada indikasi penyalahgunaan oleh pihak lain atau korporasi, pejabat memiliki kewajiban untuk menghentikan, menunda, atau mencabut kebijakan yang berpotensi merugikan negara,” tegasnya.
Siapakah Suhadi?
Suhadi lahir di Bogor pada Juni 1960. Dia pernah menjadi calon legislatif dari Partai Nasdem. Selain dikenal sebagai Koordinator Tim Hukum Merah Putih (THMP), Suhadi juga pendiri kantor hukum C. Suhadi S.H., M.H. & Partners.
Sebagai praktisi hukum, C. Suhadi sangat aktif dalam memberikan tanggapan, pandangan hukum, dan pendampingan terkait berbagai isu politik dan pemerintahan yang menjadi sorotan nasional di Indonesia. THMP di bawah kepemimpinannya kerap memberikan pandangan kritis terkait penegakan hukum dalam kasus-kasus nasional, termasuk menyoroti aspek diskresi hukum dalam kasus impor gula, serta mengawal evaluasi jalannya pemerintahan.
Sebagai praktisi hukum, Suhadi memiliki rekam jejak panjang sebagai pengacara yang menangani berbagai sengketa hukum di berbagai tingkat pengadilan.
Jaksa Tuntut Nadiem 18 Tahun Penjara
Dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (13/5/2026), jaksa penuntut umum (JPU) meyakini Nadiem terbukti melanggar Pasal 603 juncto Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Selain pidana 18 tahun penjara, jaksa juga menuntut Nadiem membayar denda sebesar Rp 1 miliar. Apabila tidak dibayarkan, denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 190 hari. Jaksa juga menuntut pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp 809,596 miliar dan Rp 4,871 triliun.
Menurut jaksa, nilai tersebut merupakan harta kekayaan yang dinilai tidak seimbang dengan penghasilan sah terdakwa atau diduga berasal dari tindak pidana Korupsi. Jika terdakwa tidak memiliki harta yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama sembilan tahun.










Discussion about this post