Presiden Prabowo Subianto: Rakyat Desa Tidak Menggunakan Dolar, Namun Ketergantungan Impor Masih Tinggi
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, dalam beberapa kesempatan terakhir menegaskan bahwa rakyat desa tidak menggunakan dolar sebagai alat tukar. Pernyataan ini muncul di tengah situasi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang kembali menjadi perhatian publik. Pada Jumat (15/5/2026), kurs rupiah menyentuh level Rp17.601 per dolar AS. Hal ini memicu kekhawatiran terhadap dampaknya pada harga kebutuhan pokok, biaya impor, hingga daya beli masyarakat.
Di tengah sorotan tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan masyarakat untuk tidak panik menghadapi fluktuasi mata uang asing. Saat meresmikan Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026), ia menekankan bahwa kondisi pangan dan energi nasional masih aman serta aktivitas ekonomi masyarakat di daerah tetap berjalan normal. Bahkan, Prabowo sempat menyindir pihak-pihak yang kerap meramalkan ekonomi Indonesia akan mengalami kehancuran atau kolaps akibat fluktuasi nilai tukar mata uang asing.
Pernyataan Prabowo ini disampaikan dalam konteks ketahanan ekonomi Indonesia yang dinilai cukup baik. Ia menegaskan bahwa rakyat di desa tidak memakai dolar, sehingga masalah pangan dan energi di dalam negeri tetap aman. “Rupiah begini, rupiah begini, apa, dolar begini, dolar begini. Orang, rakyat di desa enggak pakai dolar kok, iya kan? Pangan aman, energi aman, ya banyak negara panik, Indonesia masih oke,” ujarnya.
Prabowo juga membandingkan ketahanan Indonesia dengan negara-negara lain yang saat ini sedang mengalami kepanikan akibat krisis geopolitik global. Menurutnya, situasi dunia memang menekan rantai pasok, namun Indonesia justru mampu bertahan bahkan mengekspor komoditas ke luar negeri.
“Sekarang sudah terbukti banyak negara yang kesulitan, yang panik karena perang di Timur Tengah, Selat Hormuz ditutup. 20 persen BBM dunia lewat Selat Hormuz. Berarti pupuk terpengaruh, karena banyak pupuk berasal dari minyak dan gas, gas, gas. Pupuk dari urea ya, urea sangat dibutuhkan. Sekarang saya dapat laporan dari Menteri Pertanian, banyak negara minta pupuk dari Indonesia,” kata Prabowo.
Kenaikan Harga Bahan Baku Impor Ancam Kebutuhan Pokok
Meski Presiden Prabowo menegaskan stabilitas ekonomi dalam negeri, para ahli menyoroti potensi kenaikan harga kebutuhan pokok akibat pelemahan rupiah. Guru Besar Universitas Airlangga, Rahma Gafmi, menegaskan bahwa pelemahan nilai rupiah bisa menimbulkan ancaman kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat, seperti kebutuhan pangan, mulai dari tahu, tempe, hingga mi instan.
Hal ini karena Indonesia masih bergantung pada bahan baku impor seperti gandum dan kedelai. Rahma menyebut harga bahan baku impor juga sudah mulai naik di tingkat produsen sejak akhir April 2026 dan berpotensi diteruskan ke konsumen dalam beberapa bulan ke depan. “Pada komoditas berbasis impor seperti gandum dan kedelai, harga akan naik. Ini berarti harga mie instan, roti, tahu, dan tempe berpotensi merangkak naik,” katanya.
Kenaikan harga bahan baku impor juga akan berdampak pada masyarakat kelompok bawah yang sehari-harinya menggunakan tahu dan tempe sebagai sumber protein utama. Tahu dan tempe dipilih karena harganya lebih terjangkau dibandingkan protein hewani seperti daging ayam, daging sapi, atau ikan.
Ketergantungan Indonesia pada Impor Kedelai
Titiek Soeharto, Ketua Komisi IV DPR RI, juga menyoroti masalah tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor kedelai. Kedelai merupakan bahan baku utama untuk produksi tahu dan tempe yang menjadi makanan sehari-hari masyarakat Indonesia. “Kita ini, bangsa Indonesia, bangsa yang makan tahu-tempe setiap hari. Tapi kedelainya harus impor,” ujar Titiek di Desa Ngudikan, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Kamis (14/5/2026).
Titiek menjelaskan bahwa kebutuhan kedelai nasional saat ini mencapai 2,6 juta ton per tahun, namun produksi dalam negeri hanya berada di kisaran 270.000 ton. “Jadi, banyak sekali 90 persen (kebutuhan kedelai) masih impor,” ujarnya. Ia menilai kondisi ini harus menjadi perhatian serius pemerintah serta seluruh pemangku kepentingan agar nantinya Indonesia bisa mewujudkan swasembada kedelai.










Discussion about this post