bali.
Denpasar – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Provinsi Bali akan mengambil beberapa langkah khusus untuk wajib pajak yang belum melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tahunan yang berakhir pada 30 April 2026 lalu.
Salah satu tindakan yang akan dilakukan oleh DJP Bali adalah pendekatan terhadap pemberi kerja agar dapat mengingatkan pegawai yang belum melaporkan SPT. Selain itu, DJP juga akan berkoordinasi dengan kepala desa atau camat serta pemerintah daerah untuk mengingatkan wajib pajak tentang kewajiban pelaporan SPT Tahunan.
“Kami juga akan memberikan teguran dan sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Kepala Kanwil DJP Bali Darmawan.
Meskipun sanksi diberlakukan, sifatnya masih persuasif. “Jika ada keterlambatan dalam pelaporan, tentu ada sanksi sesuai aturan,” tambahnya.
DJP Bali menerima sebanyak 337.198 pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) tahun pajak 2025 pada batas akhir pelaporan 30 April 2026.
Perinciannya, terdapat 308.036 SPT Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) dan 29.162 SPT WP Badan yang sudah melaporkan kewajiban perpajakannya.
Total jumlah wajib pajak di Bali mencapai 677.823 WP yang terdiri dari 590.279 WP OP dan 87.544 WP Badan.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 372.715 wajib pajak telah mengaktivasi akun Coretax atau sekitar 63,2 persen dari total WP OP, sedangkan untuk WP Badan sebanyak 51.191 atau 58,4 persen.
“Kami pantau bisa terlayani dengan baik,” kata Darmawan.
Berdasarkan pantauan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Selatan sekitar pukul 15.30 WITA, sejumlah wajib pajak, baik kategori Orang Pribadi maupun Badan, tampak tertib duduk menunggu antrean untuk melaporkan SPT Tahunan.
Meski antre, tidak terjadi penumpukan di kantor tersebut pada waktu terakhir pelaporan SPT Tahunan mengingat KPP Pratama melayani hingga pukul 16.00 WITA.
Total ada 11 loket yang dibuka di KPP Pratama tersebut selama masa pelaporan SPT, meningkat lima loket dari hari biasa yang hanya enam loket.
Penambahan loket tersebut disesuaikan dengan kapasitas ruangan dan jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP setempat.
“Kami layani antrean yang sudah ambil (nomor antrean) sampai pukul 16.00 WITA, kami layani sampai selesai,” ujar Darmawan.
Meski sudah ada aplikasi daring terintegrasi melalui Coretax, para wajib pajak tetap mendatangi kantor pajak. Hal ini karena beberapa alasan seperti membutuhkan pendampingan untuk pelaporan dan ingin mengakses layanan aktivasi akun.
Pendampingan tidak hanya dilakukan oleh aparatur sipil negara (ASN) pajak, tetapi juga melibatkan mahasiswa yang menjadi relawan pajak.
Total ada 236 relawan pajak dari sembilan kampus di Pulau Dewata yang tersebar di 12 unit kerja DJP Bali untuk membantu pelaporan SPT Tahunan wajib pajak.









Discussion about this post