Pegawai Bank BUMN di Surabaya Diduga Lakukan Korupsi dengan Modus Pengajuan Kredit Mikro
Seorang pegawai bank BUMN cabang Surabaya Kaliasin, yang dikenal dengan inisial WA, terpaksa menghadapi proses hukum setelah diduga melakukan tindakan korupsi yang merugikan keuangan negara hingga sebesar Rp2,9 miliar. Perbuatan tersebut dilakukan melalui modus penyalahgunaan pengajuan kredit mikro.
Kasus ini terungkap setelah Tim Penyidik Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Kota Surabaya melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dalam pemeriksaan, tersangka WA diketahui menggunakan metode yang tidak sah dalam menjalankan aktivitasnya sebagai pegawai bank. Hal ini memicu tindakan penahanan terhadapnya pada Senin (27/4/2026), guna mempermudah proses penyidikan lebih lanjut.
Modus Penyalahgunaan Pengajuan Kredit Mikro
Menurut Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Surabaya, Putu Arya Wibisana, modus yang digunakan oleh tersangka adalah menyalahgunakan pengajuan kredit mikro. Ia menyatakan bahwa tersangka menggunakan nama orang lain dan melakukan pemindahbukuan tanpa adanya transaksi dasar (underlying transaction). Hal ini menjadi salah satu indikasi kuat bahwa perbuatan yang dilakukan telah melanggar aturan hukum yang berlaku.
Putu Arya Wibisana juga menambahkan bahwa aksi tersangka diduga melibatkan penggunaan beberapa rekening titipan dan satu rekening GL Pendapatan Adm Pelunasan di Bank Otoritas Cabang Surabaya Kaliasin. Penggunaan rekening-rekening ini menjadi bagian dari strategi tersangka untuk menyembunyikan sumber dana yang tidak sah.
Ancaman Hukuman Berdasarkan Undang-Undang yang Berlaku
Atas perbuatannya, tersangka WA dijerat dengan Pasal 603 dan atau Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu, kasus ini juga dihubungkan dengan Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Dengan adanya pasal-pasal tersebut, tersangka dapat menghadapi ancaman hukuman yang cukup berat jika terbukti bersalah. Proses hukum ini juga menjadi contoh nyata bahwa tindakan korupsi, meskipun dilakukan secara tersembunyi, akan tetap mendapat konsekuensi yang serius.
Upaya Peningkatan Pengawasan di Sektor Perbankan
Kasus ini juga menjadi peringatan bagi seluruh instansi yang bergerak di bidang perbankan, khususnya bank BUMN, untuk meningkatkan pengawasan terhadap operasional internal. Dengan adanya tindakan ilegal seperti ini, maka penting bagi lembaga-lembaga tersebut untuk memperketat sistem pengawasan dan memberikan pelatihan kepada pegawai agar lebih waspada terhadap risiko korupsi.
Selain itu, pihak berwenang juga perlu terus memantau kebijakan dan mekanisme kerja di lingkungan perbankan, terutama dalam hal pengajuan kredit dan pengelolaan dana nasabah. Dengan demikian, potensi penyalahgunaan wewenang bisa diminimalkan sejak dini.
Kesimpulan
Peristiwa ini menunjukkan betapa rentannya sistem keuangan negara terhadap tindakan korupsi, terutama di kalangan pegawai bank. Dengan adanya penegakan hukum yang tegas, diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku-pelaku korupsi dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih transparan serta akuntabel.









Discussion about this post