Keprihatinan atas Kasus Kekerasan di Daycare Little Aresha
Pimpinan Pusat (PP) ‘Aisyiyah menyampaikan kekhawatiran mendalam terhadap kasus kekerasan yang terjadi di daycare Little Aresha di Yogyakarta. Kejadian ini dinilai sebagai peringatan keras bahwa lembaga pengasuhan anak harus memiliki standar ketat untuk memastikan keamanan dan perlindungan maksimal bagi setiap anak.
Ketua Umum PP ‘Aisyiyah, Salmah Orbayinah, menegaskan bahwa daycare seharusnya menjadi sistem pendukung yang aman bagi tumbuh kembang anak, bukan justru menjadi ancaman. Ia menyoroti pentingnya menjadikan ruang tersebut sebagai tempat yang aman dan mengedepankan prinsip perlindungan anak.
“Daycare seharusnya menjadi ruang yang aman bagi tumbuh kembang anak serta mengedepankan prinsip perlindungan anak. Bukan sebaliknya menjadi tempat yang membahayakan dan rentan pada praktik kekerasan,” ujar Salmah dalam pernyataannya.
Tegakkan Hukum dengan Ketat
Salmah juga menyampaikan dukungan terhadap langkah tegas aparat penegak hukum dalam mengusut kasus ini. Ia menyerukan agar proses hukum dilakukan secara transparan dan akuntabel agar tidak ada celah bagi pelaku untuk lolos dari jerat hukum.
“Penegakan hukum harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berkeadilan guna memastikan tidak ada impunitas dalam kasus ini,” tambahnya.
Pemulihan Trauma bagi Korban
Di luar aspek hukum, PP ‘Aisyiyah menekankan pentingnya intervensi pemulihan trauma bagi para korban, baik anak maupun orang tua mereka. Layanan psikologis profesional, menyeluruh, dan berkelanjutan diperlukan sebagai prioritas utama.
Selain itu, opini publik dalam menyikapi kasus ini juga menjadi fokus. Sekretaris Umum PP ‘Aisyiyah, Tri Hastuti Nur Rochimah, menekankan pentingnya empati dari masyarakat dan media. Ia mengingatkan agar tidak menyalahkan orang tua yang menitipkan anaknya di daycare.
“Besarnya perhatian publik harus diiringi dengan empati dan tidak menyalahkan orang tua, khususnya ibu. Dalam kasus ini, orang tua juga merupakan korban dan perlu mendapatkan dukungan,” ujar Tri.
Peran Negara dalam Perlindungan Anak
Tri menambahkan bahwa daycare tetap menjadi pilihan penting bagi orang tua pekerja, terutama mereka yang memiliki keterbatasan sistem dukungan dalam pengasuhan anak. Oleh karena itu, negara harus hadir dan memiliki peran strategis dalam memastikan kualitas layanan pengasuhan komersial tersebut.
Pendampingan dan Standardisasi
Sebagai bagian dari penguatan ekonomi perawatan (care economy), Tri menekankan perlunya pendampingan, standardisasi, dan pengawasan berkala terhadap seluruh lembaga pengasuhan anak. Setiap institusi yang beroperasi dan bersinggungan langsung dengan anak wajib memiliki protokol perlindungan anak yang jelas, komprehensif, dan konsisten.
“‘Aisyiyah melalui layanan PAUD—baik TK, KB, maupun Taman Asuh Anak—berkomitmen menyediakan lingkungan yang aman, ramah, dan mendukung tumbuh kembang anak sebagai bagian dari pemenuhan hak-hak anak,” jelas Tri.
Momentum Evaluasi Nasional
Kasus di Yogyakarta diharapkan menjadi momentum evaluasi nasional untuk memperkuat sistem perlindungan anak yang preventif dan berkelanjutan. Perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama yang membutuhkan kolaborasi erat antara keluarga, masyarakat, lembaga layanan, dan negara.
Bagi ‘Aisyiyah, anak adalah amanah sekaligus generasi masa depan bangsa yang hak-haknya harus dijaga secara mutlak. Tidak ada toleransi terhadap kekerasan dalam bentuk apa pun, di mana pun, dan oleh siapa pun.









Discussion about this post