JAKARTA – Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyampaikan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan yang berdampak signifikan dalam menekan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia. Pernyataan ini disampaikannya setelah menghadiri rapat Evaluasi Capaian Pelaksanaan Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Plaza BP Jamsostek, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (27/4/2026).
Cak Imin menjelaskan bahwa program MBG memiliki dampak nyata terhadap masyarakat karena telah ditempatkan sebagai prioritas utama. Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyebutkan bahwa kedaulatan pangan menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat kesejahteraan rakyat.
“Yang paling berdampak tentu program makan bergizi gratis, kemudian kedaulatan pangan. Misalnya hari ini soal ketersediaan pupuk misalnya, itu sangat berdampak pada tingkat produktivitas petani, Nilai Tukar Petani (NTP) naik bagus. Nelayan juga,” ujarnya kepada awak media.
Ia menambahkan bahwa penurunan tingkat kemiskinan ekstrem mencerminkan keberhasilan dari berbagai program pemerintah. Berdasarkan data terbaru, tingkat kemiskinan ekstrem turun dari 1,26% pada Maret 2024 menjadi 0,78% pada September 2025. Angka ini menunjukkan bahwa sekitar 0,48% penduduk miskin ekstrem telah naik kelas.
Cak Imin juga menyampaikan bahwa jumlah penduduk miskin ekstrem di Indonesia saat ini adalah sekitar 2,2 juta orang, turun dari 3,56 juta orang sebelumnya. Program MBG yang dinaungi Badan Gizi Nasional (BGN) dilaporkan telah memberikan manfaat bagi 60 juta penerima.
Selain MBG, strategi pemerintah dalam melakukan efisiensi anggaran juga dinilai berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan ekstrem. Cak Imin menyampaikan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, politik anggaran mengalami perubahan yang lebih berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“Salah satu yang kita syukuri di bawah kepemimpinan Pak Presiden Prabowo ini, politik anggaran berubah. Menjadikan anggaran lebih banyak langsung yang bisa dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Efisiensi anggaran, kata dia, membantu optimalisasi penyaluran dana agar tepat sasaran dan mencegah pemborosan. Hal ini dinilai mampu berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan ekstrem.
“Politik anggaran kita ini dengan efisiensi maka akan ketemu pola skala prioritasnya. Akan ketemu pola kebutuhan riil masyarakat sehingga tidak lagi ada pemborosan yang tidak sesuai dengan skala prioritas dan yang ditetapkan oleh Bapak Presiden, yaitu Rencana Kerja Pemerintah (RKP),” tegasnya.









Discussion about this post