BUNTOK, .CO –
Bupati Barito Selatan (Barsel), Dr. Eddy Raya Samsuri S.T, M.M hadir dalam pertemuan reses Komisi II DPR RI di Palangka Raya. Kehadiran ini dilakukan sebagai upaya memperkuat sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan daerah.
Eddy Raya bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menghadiri pertemuan dalam rangka Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI yang diselenggarakan di Aula Jayang Tingang, Lantai Kantor Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Palangka Raya, pada Kamis (23/4). Pertemuan ini menjadi momen penting untuk menjalin komunikasi langsung antara pemerintah daerah dengan legislatif pusat serta kementerian terkait.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Barsel, Eddy Raya Samsuri menyampaikan bahwa kegiatan ini diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Kalteng dengan menghadirkan Tim Komisi II DPR RI yang dipimpin oleh Rifqinizamy Karsayuda, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI, beserta jajaran pejabat terkait.
“Tidak hanya Pemkab Barsel yang hadir, tetapi juga kepala daerah se-Kalteng yang turut hadir. Tujuan utamanya adalah untuk berkoordinasi langsung dengan legislatif pusat serta kementerian terkait. Pertemuan ini menjadi momentum strategis dalam menyelaraskan program kerja antara pemerintah pusat dan daerah,” ujar Eddy Raya.
Selain itu, ia menambahkan bahwa fokus pembahasan dalam pertemuan tersebut mencakup tata kelola pertanahan, penyampaian aspirasi daerah, serta penguatan sinergi antar pemangku kepentingan.
”Selain itu, koordinasi ini juga diharapkan mampu memperkuat kolaborasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Kalimantan Tengah,” tambahnya.
Bupati Barsel dua periode ini berharap melalui forum ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barsel berkomitmen untuk terus mendorong pembangunan daerah yang selaras dengan kebijakan Nasional, khususnya dalam bidang Pertanahan dan pelayanan publik kepada masyarakat.
Fokus Utama Pertemuan
Berikut beberapa poin utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut:
Tata Kelola Pertanahan
Pembahasan tentang sistem pengelolaan tanah yang lebih efektif dan transparan. Hal ini menjadi penting untuk memastikan hak masyarakat atas tanah dapat terlindungi serta mencegah konflik lahan.Aspirasi Daerah
Para kepala daerah menyampaikan berbagai masukan dan harapan terkait program-program pemerintah pusat yang bisa diterapkan di tingkat daerah. Ini bertujuan agar kebijakan nasional lebih sesuai dengan kebutuhan lokal.Sinergi Antar Pemangku Kepentingan
Perlu adanya kerja sama yang lebih kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan stakeholder lainnya. Dengan sinergi yang baik, program-program pembangunan bisa berjalan lebih efisien dan berdampak positif bagi masyarakat.
Tujuan dan Harapan
Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk membangun hubungan yang lebih erat antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan adanya koordinasi yang baik, diharapkan tidak ada tumpang tindih dalam pelaksanaan program dan kebijakan.
Selain itu, pertemuan ini juga menjadi wadah untuk saling memahami tantangan dan kendala yang dihadapi oleh daerah. Dengan demikian, solusi yang dihasilkan bisa lebih tepat sasaran dan efektif.
Kesimpulan
Pertemuan reses Komisi II DPR RI di Palangka Raya menjadi langkah penting dalam memperkuat hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Melalui dialog dan koordinasi yang intensif, diharapkan tercipta sinergi yang lebih baik dalam pelaksanaan program pembangunan. Bupati Barsel, Eddy Raya Samsuri, menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pembangunan yang selaras dengan kebijakan nasional, khususnya dalam bidang pertanahan dan pelayanan publik.









Discussion about this post