Gubernur Kaltim Mengingatkan Media untuk Menyoroti Capaian Positif Daerah
Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Masud, menyampaikan keluhan terkait pemberitaan media yang cenderung lebih fokus pada sisi negatif daerah. Ia menilai bahwa banyak capaian pembangunan yang layak disorot tetapi belum mendapatkan perhatian yang cukup dari ruang publik.
Salah satu contoh yang disebutkan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Timur yang berhasil menempati peringkat keempat secara nasional. Ia menekankan bahwa informasi ini seharusnya menjadi bagian penting dalam pemberitaan agar masyarakat lebih memahami kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.
“Tidak pernah di-publish bahwa kinerja Pemprov Kaltim itu nomor empat secara nasional. Setelah DKI, Yogyakarta, dan Kepri,” ujarnya.
Rudy menegaskan bahwa keseimbangan dalam penyampaian informasi sangat penting untuk menjaga persepsi publik terhadap daerah. Ia juga menyoroti peran strategis Kalimantan Timur sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Dengan posisi tersebut, ia mengingatkan agar kredibilitas daerah tidak terganggu oleh berita-berita negatif yang terus-menerus disampaikan.
Ia pun mengajak media untuk lebih aktif meliput perkembangan positif yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Contohnya, ia menyebutkan bahwa ada hotel yang selama 20 tahun tidak beroperasi namun kini telah berfungsi kembali. Juga jembatan yang selama 13 tahun tidak beroperasi, kini sudah terkoneksi.
“Kalau mau viral, yang positif. Itu yang harus di-publish,” kata Rudy.
Penyampaian Informasi Tanpa Juru Bicara
Di samping itu, Rudy turut merespons keluhan awak media terkait pembatasan peliputan usai aksi demonstrasi. Ia menjelaskan bahwa hal tersebut berkaitan dengan perbedaan pendekatan komunikasi di internal pemerintah daerah.
Beberapa jajaran Pemprov Kaltim ingin informasi disampaikan melalui juru bicara agar lebih terkontrol. Namun, Rudy lebih memilih berkomunikasi langsung dengan wartawan.
“Kenapa teman-teman Pemprov membatasi? Karena mereka maunya kalau saya ngomong itu lewat jubir,” ujar Rudy.
Ia menambahkan bahwa penggunaan juru bicara dipertimbangkan untuk memastikan setiap informasi dapat diklarifikasi sebelum disampaikan ke publik.
“Kalau belum jelas, tidak bisa dilakukan klarifikasi. Makanya mintanya lewat jubir,” katanya.
Aksi Demonstrasi yang Memicu Keluhan
Sebelumnya, ribuan massa menggelar aksi di gedung DPRD dan Kantor Gubernur Kalimantan Timur. Aksi tersebut dipicu oleh beberapa pengadaan yang dinilai tidak tepat di tengah efisiensi anggaran, termasuk polemik rumah dinas senilai Rp 25 miliar dan mobil dinas Rp 8,5 miliar.
Discussion about this post