Persiapan Aksi Besar 21 April di Kalimantan Timur
Tensi politik di Kalimantan Timur semakin terasa menjelang hari Selasa, 21 April 2026. Saat ini, posko Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim terus dikunjungi oleh warga yang ingin berdonasi. Dari luar kota hingga wilayah-wilayah strategis, para peserta aksi mulai mempersiapkan diri untuk menyampaikan aspirasinya.
Latar belakang dari gelombang protes ini didasarkan pada Pasal 28 UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Hal ini memberikan landasan hukum bagi rakyat dalam menyalurkan aspirasi secara terbuka.
Massa yang akan melakukan aksi tergabung dalam Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim, yang menyasar kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur. Di Kota Samarinda, berdiri posko-posko perjuangan di berbagai titik strategis seperti Jalan M. Yamin, Jalan S. Parman, dan area di sekitar Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada.
Bukan sekadar tenda biasa, posko-posko ini menjadi bukti nyata dukungan publik yang mengalir deras. Logistik berupa makanan dan minuman tampak menumpuk. Donasi tidak hanya datang dari warga Kota Tepian, tetapi juga kiriman dari Balikpapan hingga Tenggarong.
Koordinator Lapangan Aksi 21 April, Erly Sopiansyah, mengungkapkan hal tersebut. Ia juga tak bisa menahan rasa harunya atas solidaritas warga, sembari memperlihatkan stok air mineral yang sudah melimpah untuk menyuplai lebih dari ribuan massa aksi.
Tidak hanya fisik, dukungan finansial pun juga turut dibuka melalui metode pembayaran digital QRIS, hingga sebuah kardus bertuliskan donasi untuk aksi yang kini sudah terkumpul sekitar puluhan juta.
“Bentuknya beragam, dari nasi bungkus untuk yang menjaga posko, sampai uang tunai, air mineral, makanan ringan seperti roti dan semacamnya. Ini murni gerakan masyarakat,” tegas Erly.
Tiga Tuntutan Utama Aksi
Apa yang membuat massa meradang dan melayangkan aksi demo 21 April nanti? Erly menjelaskan ada tiga poin utama yang akan disuarakan:
- Massa menuntut evaluasi anggaran pengadaan mobil dinas dan renovasi rumah jabatan yang menelan dana fantastis.
- Mendesak pembersihan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di lingkungan Pemprov Kaltim.
- Fungsi check and balances, dewan di DPRD Kaltim dituntut tetap independen.
Hal ini menjadi sorotan tajam lantaran kursi Ketua DPRD Kaltim saat ini diduduki oleh saudara kandung sang Gubernur. “Jangan sampai relasi keluarga mematikan fungsi pengawasan dewan secara profesional,” singgung Erly.
Tuntutan utama yang diajukan adalah:
- Mengevaluasi seluruh kebijakan Pemprov Kaltim
- Stop praktik KKN di Kalimantan Timur sekarang
- Mendesak DPRD Kaltim segera bersikap dan menjalankan fungsi pengawasan secara total
Adapun posko dibuka untuk mematangkan persiapan aksi unjuk rasa yang digerakkan oleh aliansi ini. Serta menggerakkan partisipasi masyarakat agar dapat berpartisipasi dan memperkuat rencana aksi.
Demo sebagai Bagian dari Demokrasi
Menanggapi rencana aksi massa ini, Wakil DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, angkat bicara. Ia menegaskan pihak legislatif tidak akan menghalangi aksi tersebut karena merupakan hak konstitusional. Namun, ia menitipkan pesan kuat agar aksi dapat berlangsung secara damai, tertib, dan tidak mengarah pada tindakan yang merugikan berbagai pihak.
“Kami berharap aksi berjalan dengan baik dan tidak bersifat anarkis. Kami akan menerima dan mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat,” ungkapnya.
Politikus PDI Perjuangan tersebut juga menekankan, kegiatan unjuk rasa merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara. Hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat di ruang publik dan membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi.
Ia memastikan, lembaga dewan sudah menyiapkan mekanisme penerimaan massa aksi. Termasuk memfasilitasi pertemuan antara perwakilan demonstran dengan anggota dewan.
“Kami mempersilahkan masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya. Itu adalah bagian dari demokrasi, dan kami siap menerima dengan dialog,” tandasnya.









Discussion about this post