Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Utara telah menetapkan satu orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penggelapan dana jemaat Gereja Katolik Paroki Aek Nabara, Kabupaten Labuhanbatu. Nilai kerugian yang terjadi mencapai Rp 28 miliar.
Menurut Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut, Kombes Pol. Rahmat Budi Handoko, tersangka berinisial AH, yang bernama lengkap Andi Hakim Febriansyah, adalah mantan Kepala Kas bank milik BUMN Unit Aek Nabara di bawah Cabang Rantauprapat. “Seorang tersangka telah kami tetapkan, yaitu AH. Jabatan terakhirnya adalah pimpinan kantor kas secara definitif,” ujarnya pada Minggu (19/4).
Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengumpulkan sejumlah alat bukti yang cukup melalui rangkaian penyelidikan. Kasus ini dilaporkan pada 26 Februari 2026 oleh pimpinan Cabang BNI Rantauprapat, Muhammad Camel, dengan nomor laporan LP/B/327/II/2026.
Namun, saat dipanggil untuk pemeriksaan, tersangka diketahui telah meninggalkan wilayah Indonesia. Ia diduga melarikan diri ke luar negeri. “Dua hari setelah laporan dibuat, tersangka sudah berangkat dari Bali menuju Australia menggunakan pesawat,” jelas Rahmat.
Menurutnya, kasus ini bermula sejak 2019 ketika tersangka menawarkan produk investasi bernama “Deposito Investment” kepada pihak gereja. “Produk tersebut sebenarnya tidak pernah dikeluarkan oleh Bank BUMN, namun tersangka menjanjikan bunga sebesar 8 persen per tahun,” bebernya. Padahal, bunga deposito perbankan pada umumnya hanya berkisar sekitar 3,7 persen per tahun.
Dalam aksinya, tersangka diduga memalsukan dokumen, termasuk bilyet deposito dan tanda tangan nasabah, serta mengalihkan dana ke rekening pribadi, rekening istrinya, dan perusahaan miliknya. Tersangka juga diketahui memanipulasi sistem keuangan untuk menyembunyikan tindakan ilegalnya.
Saat ini, Polda Sumut telah berkoordinasi dengan Divisi Hubungan Internasional Polri, Interpol, serta Australian Federal Police untuk memburu tersangka dan mengajukan penerbitan red notice. Upaya penangkapan ini dilakukan agar tersangka dapat diproses secara hukum dan diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.
Beberapa langkah yang dilakukan antara lain:
* Koordinasi intensif dengan lembaga internasional untuk mempercepat proses pencarian tersangka.
* Pengajuan red notice sebagai bentuk permintaan bantuan internasional dalam penangkapan pelaku.
* Penyelidikan lebih lanjut terhadap rekening dan aset yang diduga dimiliki tersangka.
Kasus ini menjadi peringatan bagi institusi keuangan dan organisasi yang mengelola dana masyarakat. Diperlukan transparansi dan pengawasan yang ketat untuk mencegah adanya praktik penyalahgunaan wewenang dan penggelapan dana. Masyarakat juga diimbau untuk lebih waspada dan memastikan bahwa investasi yang diambil benar-benar legal serta memiliki dasar hukum yang jelas.









Discussion about this post