Apel ASN Tulungagung Pasca Penahanan Bupati Berlangsung dengan Suasana Berbeda
Pada Senin (13/4/2026), pelaksana tugas sekretaris daerah Kabupaten Tulungagung, Soeroto, memimpin apel Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi yang pertama setelah Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Apel ini berlangsung dengan suasana yang terasa dingin dan kurang bergairah dibandingkan biasanya.
Soeroto menyampaikan kebijakan work from home (WFH) yang diberlakukan setiap hari Jumat. Ia menegaskan bahwa meski terjadi penindakan hukum oleh KPK, roda pemerintahan harus tetap berjalan normal. “Pelayanan seperti biasa, tidak boleh ada yang berhenti,” ujarnya usai apel.
Ia juga menyebut bahwa pihaknya masih menunggu keputusan dari Kementerian Dalam Negeri terkait penunjukan pengganti sementara bupati. Terkait sejumlah ruangan di kantor Pemkab yang disegel KPK, Soeroto mengaku belum mengetahui secara rinci. Namun, ia memastikan hal tersebut tidak boleh menghambat kinerja ASN. “Saya belum tahu, karena kemarin masih libur,” ucapnya.
Meski demikian, ASN yang terdampak diminta tetap bekerja dengan memanfaatkan ruangan lain. “Pelayanan tidak boleh berhenti,” tegasnya.
Dalam apel tersebut, hanya Kepala Dinas Sosial, Reni Prasetiawati Ika Septiwulan, yang hadir dari jajaran pejabat yang sebelumnya dibawa ke Jakarta. Sementara itu, sejumlah pejabat lain masih menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, antara lain:
- Erwin Novianto
- Dwi Hari Subagyo
- Yulius Rama Isworo
- Suyanto
- Aris Wahyudiono
- Agus Prijanto Utomo
- Mohammad Ardian Candra
Selain itu, KPK juga membawa sejumlah pihak lain seperti staf dan ajudan, termasuk Dwi Yoga Ambal yang telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Gatut Sunu.
Kasus Korupsi yang Menimpa Bupati Tulungagung
Dalam kasus ini, KPK menetapkan Gatut Sunu sebagai tersangka atas dugaan korupsi, pemerasan, dan penerimaan lainnya. Petugas menyita uang tunai sebesar Rp325,45 juta serta empat pasang sepatu senilai Rp129 juta. Uang tersebut merupakan bagian dari realisasi permintaan dana sebesar Rp5 miliar kepada 16 OPD, dengan total yang telah terkumpul mencapai Rp2,7 miliar.
Tindakan Lanjutan dan Persiapan untuk Masa Depan
Soeroto menekankan bahwa pelayanan publik harus tetap berjalan meski sejumlah ruangan disegel. ASN diminta tetap bekerja dengan memanfaatkan ruang alternatif. Ia juga menegaskan bahwa pihaknya akan terus memantau perkembangan kasus ini dan siap mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga kelancaran pemerintahan.
Sejumlah pejabat yang diperiksa oleh KPK masih dalam proses penyelidikan. Mereka dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus yang melibatkan dugaan korupsi dan pemerasan. Proses pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam pemerintahan daerah.
Soeroto juga menyampaikan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk menentukan pengganti sementara bupati. Hal ini penting agar tidak ada kekosongan kepemimpinan yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan.
Langkah-Langkah yang Diambil untuk Memastikan Kelancaran Pelayanan
Untuk memastikan kelancaran pelayanan, ASN diminta untuk tetap fokus pada tugas masing-masing. Meskipun beberapa ruangan disegel, mereka diharapkan bisa menggunakan ruang alternatif yang tersedia. Soeroto menegaskan bahwa pelayanan tidak boleh terhenti, baik dalam bentuk layanan administratif maupun pelayanan langsung kepada masyarakat.
Selain itu, KPK juga terus melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Mereka akan terus memperkuat bukti-bukti yang diperlukan untuk menuntut para tersangka sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian, diharapkan keadilan dapat ditegakkan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan daerah dapat dipulihkan.









Discussion about this post