Pemerintah telah menetapkan aturan baru terkait pencairan dana tunjangan tahunan bagi aparatur negara, termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2026, dua kategori ASN, TNI, dan Polri secara resmi dicoret dari daftar penerima gaji ke-13 pada tahun 2026. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan penyaluran anggaran negara agar tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi kepegawaian yang berlaku.
Bagi para pegawai yang berhak, pencairan gaji ke-13 dijadwalkan akan dimulai serentak pada bulan Juni 2026. Nominal gaji ke-13 untuk pegawai aktif akan dihitung berdasarkan penghasilan yang diterima pada bulan Mei 2026, mencakup gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau umum, serta tambahan penghasilan berbasis kinerja (tunjangan kinerja/TPP).
Dua Kategori ASN, TNI, dan Polri yang Tidak Menerima Gaji ke-13
Masyarakat, khususnya para aparatur negara, dihimbau untuk teliti memeriksa status kepegawaian mereka saat ini. Aturan baru dalam PP Nomor 9 Tahun 2026 secara tegas menyatakan bahwa hak atas tunjangan tahunan ini akan hangus bagi kelompok tertentu. Kebijakan ini berlaku mutlak di semua instansi, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Dua kategori yang dipastikan tidak akan menerima dana gaji ke-13 adalah:
Pegawai yang Sedang dalam Masa Cuti di Luar Tanggungan Negara atau Sejenisnya.
Kelompok ini secara otomatis akan dicoret dari daftar penerima karena status aktif anggarannya dibekukan sementara oleh negara.Pegawai yang Sedang Ditugaskan di Luar Instansi Pemerintah (Baik di Dalam maupun Luar Negeri).
Aturan ini berlaku bagi mereka yang gaji atau upahnya sudah dibayarkan sepenuhnya oleh instansi tempat mereka bertugas saat ini.
Jika Anda tidak termasuk dalam kedua kriteria tersebut, maka Anda berhak menerima gaji ke-13.
Jadwal Pencairan Gaji ke-13 2026 untuk Pensiunan
Sementara itu, kabar baik datang bagi para purnabakti di seluruh Indonesia. PT TASPEN (Persero) telah mengumumkan jadwal resmi pencairan gaji ke-13 tahun 2026 untuk para pensiunan ASN. Pencairan akan dimulai pada hari Selasa, 2 Juni 2026. Dana kesejahteraan ini akan langsung ditransfer ke rekening masing-masing penerima.
Proses transfer serentak ini akan disalurkan melalui 46 mitra bayar resmi TASPEN yang tersebar di seluruh Indonesia. Kebijakan ini merujuk pada PP Nomor 9 Tahun 2026 sebagai wujud nyata perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan para purnabakti. Langkah ini juga diharapkan dapat mendukung program pembangunan nasional dan menggerakkan roda perekonomian.
Proses Pencairan yang Praktis dan Bebas Potongan
Para pensiunan ASN tidak perlu lagi khawatir mengenai kerumitan birokrasi atau antrean panjang. PT TASPEN memastikan bahwa mekanisme pencairan tahun ini dibuat sangat praktis demi kenyamanan para lansia yang telah mengabdi kepada negara.
Sistem pencairan akan berjalan otomatis langsung ke rekening masing-masing penerima manfaat tanpa memerlukan pengajuan berkas fisik atau proses autentikasi ulang khusus.
Corporate Secretary TASPEN, Henra, menegaskan bahwa pembayaran akan dilakukan secara langsung. Ini dilakukan untuk mempercepat penyerahan hak finansial para pensiunan, yang merupakan bentuk apresiasi negara atas kontribusi mereka.
Skema Status Ganda dan Pensiunan Baru
Pemerintah menjamin bahwa dana tunjangan gaji ke-13 ini bebas dari segala bentuk potongan iuran bulanan atau kredit pensiun. Namun, terdapat aturan tegas mengenai status ganda. Jika seseorang memiliki lebih dari satu status sebagai penerima manfaat, gaji ke-13 hanya akan dibayarkan satu kali dengan nominal yang paling besar.
Pengecualian khusus berlaku bagi penerima yang juga berstatus janda atau duda. Dalam kondisi ini, gaji ke-13 akan tetap dibayarkan dua kali untuk kedua status tersebut guna mendukung ekonomi keluarga.
Bagi ASN yang baru memasuki masa pensiun per tanggal 1 Juni 2026 dan seterusnya, proses pembayaran hak mereka akan berbeda. Pembayaran tidak akan melalui TASPEN, melainkan diproses langsung oleh instansi tempat mereka terakhir kali bekerja.
Imbauan Waspada Hoaks dari TASPEN
Seiring dengan proses pencairan dana tunjangan ini, masyarakat diminta untuk ekstra waspada terhadap segala bentuk hoaks atau pesan singkat palsu. Pihak TASPEN menegaskan bahwa seluruh proses pencairan ini gratis 100 persen tanpa biaya apa pun. Jangan pernah mengirimkan uang kepada siapa pun yang mengatasnamakan pencairan gaji ke-13.
Modus penipuan yang menjanjikan pencairan kilat seringkali marak menjelang awal bulan Juni. Oleh karena itu, para pensiunan dan keluarga dihimbau untuk tidak mudah percaya pada tautan atau nomor telepon tidak dikenal yang mengaku sebagai pihak resmi.
Apabila Anda menemukan kejanggalan atau menerima informasi yang mencurigakan, segera hubungi Kantor Cabang TASPEN terdekat atau hubungi Call Center resmi TASPEN di nomor 1500919 demi keamanan data Anda.
Daftar Penerima dan Komponen Gaji ke-13 2026
Pemerintah menegaskan bahwa cakupan penerima tunjangan tahunan ini sangat luas, mencakup jutaan aparatur negara dari tingkat pusat hingga daerah, dengan tujuan agar dampak positif perputaran ekonomi dapat dirasakan secara merata.
Berikut adalah daftar pihak yang berhak menerima gaji ke-13 2026:
- Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
- Prajurit TNI dan Anggota Polri
- Pejabat Negara
- Pensiunan dan Penerima Pensiun
- Pegawai non-ASN pada instansi tertentu yang memenuhi kriteria
Untuk ASN aktif, komponen dana yang diterima meliputi:
* Gaji pokok
* Tunjangan keluarga
* Tunjangan pangan
* Tunjangan jabatan atau umum
* Tambahan penghasilan berbasis kinerja (tunjangan kinerja/TPP)
Sementara itu, untuk para pensiunan, nominal gaji ke-13 akan disesuaikan dengan penghasilan bulanan terakhir yang mereka terima pada bulan Mei 2026.
Rincian Nominal Gaji ke-13 Pensiunan Berdasarkan Golongan
Besaran pensiun pokok saat ini mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2024, yang membagi nominal tunjangan ke dalam empat golongan utama.
Berikut adalah rincian nominal bersih gaji ke-13 2026 yang akan diterima oleh para pensiunan berdasarkan golongan:
Golongan I
* IA: Rp 1.748.100 – Rp 1.962.200
* IB: Rp 1.748.100 – Rp 2.077.300
* IC: Rp 1.748.100 – Rp 2.165.200
* ID: Rp 1.748.100 – Rp 2.256.700
Golongan II
* IIA: Rp 1.748.100 – Rp 2.833.900
* IIB: Rp 1.748.100 – Rp 2.953.800
* IIC: Rp 1.748.100 – Rp 3.078.700
* IID: Rp 1.748.100 – Rp 3.208.800
Golongan III
* IIIA: Rp 1.748.100 – Rp 3.558.600
* IIIB: Rp 1.748.100 – Rp 3.709.200
* IIIC: Rp 1.748.100 – Rp 3.866.100
* IIID: Rp 1.748.100 – Rp 4.029.600
Golongan IV
* IVA: Rp 1.748.100 – Rp 4.200.000
* IVB: Rp 1.748.100 – Rp 4.377.800
* IVC: Rp 1.748.100 – Rp 4.562.900
* IVD: Rp 1.748.100 – Rp 4.755.900
* IVE: Rp 1.748.096 – Rp 4.957.100
Pajak penghasilan (PPh) atas tunjangan ini sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah. Dengan kepastian jadwal dan rincian ini, para aparatur negara dan pensiunan dapat merencanakan keuangan keluarga mereka dengan lebih baik.









Discussion about this post