Penyidikan KPK Terhadap Kasus Korupsi Impor di Bea Cukai
Ahmad Dedi, seorang pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Marunda, menjadi sorotan setelah diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi importasi barang. Kejadian ini terjadi pada Jumat (8/5/2026), saat ia keluar dari Gedung Merah Putih KPK.
Setelah menjalani pemeriksaan, Ahmad Dedi memilih untuk berlari menghindari wartawan tanpa memberikan komentar apa pun. Ia meninggalkan gedung KPK dengan mengenakan kemeja putih dan sepatu hitam. Saat dicegat oleh awak media, ia terus berlari menuju arah Hotel Royal Kuningan tanpa memberikan jawaban apapun.
Pemeriksaan terhadap Ahmad Dedi dilakukan dalam rangka pengusutan dugaan korupsi terkait importasi barang di lingkungan DJBC. Hingga kini, KPK masih mendalami aliran dana serta pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.
Peran Bea Cukai dalam Pengawasan Barang Impor
Bea Cukai adalah instansi pemerintah yang bertugas mengendalikan peredaran barang, melindungi industri dalam negeri, serta melindungi masyarakat dari barang berbahaya. Instansi ini juga memungut pajak atas lalu lintas barang ekspor-impor (bea) dan barang tertentu dengan karakteristik khusus (cukai).
Ahmad Dedi, yang pernah menjabat sebagai kepala kantor strategis di lingkungan Bea Cukai, khususnya di KPPBC Marunda, memiliki peran penting dalam aktivitas kepabeanan dan arus barang impor. Namun hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Ahmad Dedi terkait pemeriksaannya tersebut maupun dugaan keterlibatannya dalam perkara yang sedang ditangani KPK.
Diduga Menerima Uang dalam Pengurusan Importasi
KPK mendalami dugaan bahwa Ahmad Dedi menerima sejumlah uang dalam pengurusan importasi barang. Materi ini didalami KPK saat memeriksa Ahmad Dedi sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi importasi di DJBC.
Menurut Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, penyidik melakukan pemanggilan terhadap sejumlah saksi, termasuk Ahmad Dedi. Penyidik juga mendalami terkait dengan dugaan penerimaan uang dari PT BR.
“Penyidik terus mendalami keterangan-keterangan saksi terkait penerimaan uang tersebut, termasuk keterangan yang muncul dalam proses persidangan,” ujar Budi.
Penetapan Tersangka dalam Kasus Ini
Awalnya, KPK menetapkan enam tersangka dalam perkara ini, yaitu:
- Rizal, Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea Cukai (P2 DJBC) periode 2024-2026
- Sisprian Subiaksono, Kepala Subdirektorat Intelijen P2 DJBC
- Orlando Hamonangan, Kasi Intelijen DJBC
- John Field, Pemilik PT Blueray
- Andri, Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blueray
- Dedy Kurniawan, Manager Operasional PT Blueray
Terbaru, KPK menetapkan Budiman Bayu Prasojo, Kepala Seksi Intelijen Cukai Penindakan dan Penyidikan (P2) DJBC, sebagai tersangka.
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebutkan bahwa PT Blueray ingin agar barang-barang KW atau palsu yang diimpor perusahaannya tidak diperiksa saat masuk ke Indonesia. “PT BR ini ingin supaya barang-barang yang di bawah naungannya, yang masuk dari luar negeri itu tidak dilakukan pengecekan. Jadi bisa dengan mudah, dengan lancar melewati pemeriksaan di pihak Bea Cukai,” jelas Asep.
Perbuatan ini dilakukan melalui pemufakatan jahat antara PT Blueray dengan sejumlah pihak di Ditjen Bea dan Cukai, mulai Oktober 2025. Dari pihak DJBC, terlibat Sisprian Subiaksono dan Orlando Hamonangan. Sedangkan dari PT Blueray, terlibat John Field, Andri, dan Dedy Kurniawan.
Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar beberapa pasal UU, termasuk Pasal 12 huruf a dan b UU 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2021 dan 605 ayat 2 dan Pasal 606 ayat 2 jo. Pasal 20 dan Pasal 21 UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP.








Discussion about this post