Dua Partai Politik Menolak Penerapan Ambang Batas Parlemen di DPRD
Dua partai politik yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menolak usulan penerapan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold dalam pemilihan legislatif daerah. Kedua partai tersebut adalah Partai Demokrat dan PKS. Mereka menilai bahwa sistem saat ini sudah cukup efektif dan tidak perlu diubah.
Pendapat dari Partai Demokrat
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, menyatakan bahwa ambang batas yang telah diterapkan di DPRD sudah tepat dan sesuai dengan kebutuhan sistem kepartaian saat ini. Ia menjelaskan bahwa ambang batas 0 persen yang berlaku saat ini memberikan ruang bagi individu untuk mewakili partainya melalui keterpilihannya di lingkup daerah pemilihan yang lebih kecil.
“Untuk di DPRD, ambang batas 0 persen itu sudah cukup tepat juga,” ujar Herman saat dihubungi pada Rabu, 6 Mei 2026.
Ia menambahkan bahwa penerapan ambang batas di DPRD berpotensi meningkatkan risiko suara sah tidak terkonversi menjadi kursi di parlemen. “Jadi, menurut kami kebijakan saat ini di DPRD tidak perlu diubah lagi,” katanya.
Pandangan dari PKS
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, setuju dengan pendapat Herman. Ia mengatakan bahwa penerapan ambang batas di DPRD akan menciptakan penyederhanaan sistem partai seperti yang berlaku di DPR saat ini. Namun, ia khawatir hal ini bisa menghilangkan keberagaman partai politik di tingkat daerah.
“Tetapi, ini berpotensi menghilangkan keberagaman partai politik di daerah,” ujar Mardani.
Usulan dari Partai Golkar dan NasDem
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, mengusulkan penerapan ambang batas hingga ke DPRD. Ia menilai bahwa ambang batas untuk DPRD dapat diberlakukan secara berjenjang, lebih kecil dari ambang batas yang diterapkan untuk pemilu DPR.
“Misalnya, 5 persen untuk DPR. Nah, DPRD provinsi bisa terapkan 4 persen, dan untuk kabupaten/kota bisa 3 persen,” kata Doli saat dihubungi pada Selasa, 22 April 2026.
Serupa dengan Doli, Ketua Komisi II DPR, Muhammad Rifqinizamy Karyasuda, juga mengusulkan penerapan ambang batas bagi DPRD. Alasannya, kebijakan ini dinilai penting untuk menciptakan pemerintahan yang efektif.
“Kami mengusulkan ambang batas berlaku bukan hanya di tingkat nasional, tapi juga di provinsi dan kabupaten/kota,” ujar politikus Partai NasDem itu, Kamis, 24 April 2026.
Putusan Mahkamah Konstitusi
Adapun, putusan Mahkamah Nomor 52/PUU-X/2012 membatalkan ketentuan Pasal 208 dan 209 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, khususnya mengenai ambang batas untuk penentuan peroleh kursi anggota DPRD tingkat I dan II.
Sebelum dibatalkan, pasal tersebut berisi aturan ambang batas sebesar 3,5 persen jumlah suara sah secara nasional dari partai untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dan DPRD.
Kesimpulan
Dari berbagai pandangan dan usulan yang muncul, terlihat bahwa isu ambang batas parlemen di DPRD masih menjadi topik yang kontroversial. Meski ada pihak yang mendukung penerapan ambang batas sebagai upaya penyederhanaan sistem, namun banyak yang khawatir hal ini akan mengurangi keberagaman partai politik di tingkat daerah. Dengan demikian, perlu adanya pertimbangan matang dan evaluasi menyeluruh sebelum kebijakan ini diambil.









Discussion about this post