Pemerintah Indonesia terus berupaya memperkuat sistem kelembagaan kepolisian dengan berbagai rekomendasi yang diajukan oleh Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP). Salah satu poin utama dalam rekomendasi tersebut adalah mengenai status organisasi Polri. KPRP menyatakan bahwa tidak akan mengusulkan agar Polri berada di bawah suatu kementerian, karena dinilai rawan terhadap politisasi.
Anggota KPRP Mahfud MD menjelaskan bahwa jika Polri ditempatkan di bawah kementerian, maka akan ada risiko pengaruh dari partai politik yang mengisi jabatan menteri. “Secara politis lebih aman karena kalau diletakkan di bawah kementerian, menteri ini kan diduduki oleh orang-orang partai sehingga nanti malah dipolitisasi lagi. Lebih baik ke presiden saja langsung,” ujarnya.
Selain itu, KPRP juga merekomendasikan adanya pembatasan jabatan yang dapat diduduki oleh anggota Polri di luar institusi kepolisian. Dasar dari pengaturan ini akan diatur melalui regulasi, karena berkaitan dengan keperluan aparatur sipil negara (ASN). “Pokoknya itu nanti harus ada limitatif, apakah bentuknya peraturan presiden (PP) atau undang-undang,” tambah Mahfud.
Rekomendasi dari KPRP telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto melalui Prof Jimly Asshiddiqie, ketua KPRP, di Istana Merdeka. Dalam laporan tersebut, terdapat beberapa buku seperti “Jembatan Aspirasi untuk Reformasi Polri” dan “Tindak Lanjut Rekomendasi”. Laporan ini memiliki ketebalan beragam, mulai dari ribuan halaman hingga ringkasan singkat.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan sekaligus anggota KPRP Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa rekomendasi yang diajukan bersifat substansial dan berpotensi membawa perubahan besar terhadap sistem kelembagaan kepolisian. Beberapa usulan bahkan dinilai dapat berdampak pada revisi Undang-Undang Kepolisian yang berlaku saat ini.
Berikut beberapa rekomendasi utama dari KPRP:
Status Polri
KPRP merekomendasikan agar Polri tetap berada di bawah presiden, bukan di bawah suatu kementerian, untuk menghindari politisasi.Pembatasan Jabatan Anggota Polri
Pengaturan pembatasan jabatan yang dapat diduduki oleh anggota Polri di luar institusi kepolisian akan diatur melalui regulasi, termasuk PP atau undang-undang.Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas)
KPRP merekomendasikan agar anggota ex officio tidak menjadi bagian dari Kompolnas. Nantinya, sembilan anggota Kompolnas akan berasal dari perwakilan masyarakat, seperti pati Polri purnawirawan, advokat senior, akademisi, dan tokoh masyarakat.Perluasan Tugas dan Kewenangan Kompolnas
Kompolnas direkomendasikan untuk melakukan pengawasan langsung terhadap bidang pembinaan di Polri, termasuk SDM, logistik, anggaran, dan operasional.Investigasi Pelanggaran Etik
Kompolnas bisa melakukan investigasi terkait pelanggaran kode etik Polri, namun persidangan tetap dilaksanakan oleh Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Namun, komisioner Kompolnas diusulkan bisa duduk sebagai bagian dari hakim dalam persidangan tertentu, terutama untuk kasus yang menarik perhatian publik.
Rekomendasi-rekomendasi ini diharapkan dapat memberikan dampak signifikan dalam reformasi sistem kepolisian Indonesia, sehingga lebih transparan, profesional, dan independen.









Discussion about this post