JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan apresiasi terhadap berbagai inovasi yang dilakukan pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan. Ia menekankan bahwa kepala daerah saat ini harus memiliki kepemimpinan yang adaptif, terampil, serta mampu membaca dinamika baik global maupun lokal.
Bima menyatakan bahwa kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh kepala daerah kini jauh lebih besar dibandingkan dengan masa sebelumnya. Selain merespons dampak geopolitik global terhadap inflasi dan stabilitas ekonomi, pemerintah daerah juga harus cepat menyesuaikan diri dengan kebijakan nasional sambil memenuhi kebutuhan masyarakat di tingkat lokal.
“Saya sangat memahami betapa tidak mudahnya menjadi kepala daerah saat ini. Ada tiga tantangan sekaligus yang dihadapi, yang berbeda dari generasi sebelumnya,” ujarnya dalam pernyataannya di Jakarta, Selasa.
Menurut Bima, tantangan tersebut mencakup tekanan global yang langsung memengaruhi ekonomi daerah, dinamika kebijakan nasional yang terus berkembang, serta tuntutan realisasi janji politik dan pelayanan publik.
Ia juga menekankan pentingnya penerapan konsep statecraft dalam tata kelola pemerintahan daerah. Bima mengutip arahan Presiden bahwa kepala daerah tidak cukup hanya cerdas, tetapi juga harus terampil dan dapat dipercaya.
“Cerdas saja tidak cukup. Harus terampil secara teknis, dan yang paling penting adalah handal atau terpercaya,” ujarnya.
Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bima mencontohkan berbagai praktik inovatif di sejumlah daerah, seperti optimalisasi pengelolaan reklame, pembenahan sistem parkir, hingga penguatan kerja sama dengan sektor swasta yang memberikan nilai tambah bagi pendapatan daerah.
Selain itu, ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor yang tidak selalu harus melalui pendekatan kelembagaan formal, melainkan langsung menyasar isu-isu strategis yang berdampak nyata bagi masyarakat.
“Targetnya, sinergi ini tidak hanya berhenti pada forum, tetapi diturunkan dalam aksi konkret yang langsung menyentuh isu sektoral,” kata Bima.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin memaparkan inovasi daerahnya dalam menekan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya melalui program SITI HAWA LARI (Sistem Integrasi Ternak Itik di Lahan Rawa dan Lahan Kering), yang dinilai efektif menambah pendapatan masyarakat.
Sementara itu, Bupati Sukamara H. Masduki menjelaskan langkah konkret pengendalian inflasi di daerahnya, antara lain melalui sidak pasar, Gerakan Pangan Murah bekerja sama dengan Bulog, operasi pasar LPG, subsidi BBM bagi nelayan, hingga penyaluran bantuan langsung tunai (BLT).
“Upaya pengendalian inflasi juga diperkuat melalui program tanam cepat panen, bantuan untuk petani dan nelayan, serta pasar murah bersubsidi,” ujar Masduki.
Adapun Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni menyoroti pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam menekan angka pengangguran. Pemerintah Kota Bontang, kata dia, telah menjalankan berbagai program seperti pelatihan keterampilan, pemagangan, sertifikasi tenaga kerja, serta pembentukan forum komunikasi antara lembaga pelatihan dan industri.
“Kami juga memiliki perda yang mewajibkan perusahaan mempekerjakan minimal 75 persen tenaga kerja lokal, yang terbukti membantu menurunkan angka pengangguran,” kata Neni.
Discussion about this post