Kritik terhadap Sistem Peradilan Militer dan Regulasi Terkait TNI
Peneliti Imparsial, Riyadh Putuhena, menyoroti keberadaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dinilai masih menyisakan persoalan mendasar. Ia menilai regulasi tersebut perlu ditinjau kembali agar sejalan dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Pernyataan ini disampaikan dalam diskusi publik bertajuk “Menggugat Akuntabilitas Peradilan Militer” di Aula Syukur Abdullah, FISIP Universitas Hasanuddin, Makassar, pada Selasa (5/5/2026).
Acara ini turut menghadirkan berbagai pakar untuk membahas problematika sistem peradilan militer di Indonesia serta urgensi reformasi hukum yang komprehensif.
Kerangka Hukum yang Tidak Sepenuhnya Efektif
Riyadh menjelaskan bahwa secara normatif, kerangka hukum Indonesia sebenarnya telah mengarah pada pembatasan yurisdiksi peradilan militer. Hal ini tercermin dalam TAP MPR No. VII/MPR/2000 serta Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang TNI. Menurutnya, prajurit TNI seharusnya tunduk pada peradilan militer hanya untuk tindak pidana militer, sementara untuk tindak pidana umum harus diproses melalui peradilan umum.
Namun, Riyadh menilai dalam praktiknya masih ditemukan perluasan kewenangan yang berpotensi menghambat transparansi dan akuntabilitas. Hal ini menjadi salah satu isu utama yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah dan lembaga terkait.
Draf Peraturan Presiden tentang Pelibatan TNI dalam Penindakan Terorisme
Selain menyoal UU Peradilan Militer, Riyadh juga memberikan catatan kritis terhadap draf Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pelibatan TNI dalam Penindakan Terorisme. Menurutnya, regulasi tersebut perlu membatasi penggunaan kekuatan militer dalam urusan domestik agar tidak mengaburkan batas fungsi pertahanan dan penegakan hukum sipil.
Ia menekankan bahwa negara semestinya memperkuat mekanisme penegakan hukum sipil yang akuntabel. Oleh karena itu, rancangan regulasi tersebut perlu dikaji ulang secara mendalam agar tidak melemahkan supremasi sipil.
RPP Tugas TNI dan Kekhawatiran atas Kewenangan yang Berlebihan
Tak hanya Perpres Terorisme, Imparsial juga menyoroti Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait Tugas TNI. Riyadh mencermati adanya sejumlah klausul dalam RPP tersebut yang dianggap melampaui batas kewenangan, seperti Pasal 9 ayat (3) huruf g mengenai operasi bantuan yustisial.
Ia mengkhawatirkan rumusan tersebut dapat berbenturan dengan sistem peradilan pidana terintegrasi (integrated criminal justice system) yang telah diatur dalam UU No. 20/2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Lebih lanjut, ia juga mengkritisi Pasal 9 ayat (3) huruf h dalam RPP tersebut yang mengatur tentang “operasi lainnya sesuai dengan kebutuhan”.
Riyadh berpendapat klausul semacam itu membuka ruang penetrasi yang sangat luas dalam berbagai urusan pemerintahan sipil. Ia menilai hal ini dapat mengakibatkan keterlibatan TNI dalam proses penegakan hukum yang sejajar dengan Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan.
Tantangan dan Harapan untuk Reformasi Hukum
Dari berbagai isu yang dibahas, terlihat bahwa reformasi hukum terkait TNI masih membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif dan transparan. Penelitian dan analisis yang dilakukan oleh Imparsial menjadi penting dalam memastikan bahwa regulasi yang ada tidak hanya memenuhi syarat hukum, tetapi juga mampu menjaga prinsip kesetaraan dan akuntabilitas.
Dengan adanya diskusi seperti ini, diharapkan akan muncul solusi yang lebih baik dalam menghadapi tantangan hukum yang kompleks. Keterlibatan berbagai pihak, termasuk akademisi, lembaga swadaya masyarakat, dan institusi pemerintah, menjadi kunci dalam membangun sistem hukum yang lebih adil dan efektif.









Discussion about this post