Sidang Perdana Mahkamah Konstitusi Mengenai Gugatan Partai Bulan Bintang
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan atas permohonan nomor 146/PUU-XXIV/2026 pada Senin (4/5). Sidang ini berlangsung dengan pemimpin langsung oleh Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, bersama Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur dan Hakim Konstitusi Asrul Sani. Pemohon dalam gugatan ini adalah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Bulan Bintang (PBB) hasil Muktamar VI Bali.
Dalam sidang tersebut, sejumlah frasa dalam beberapa norma Undang-Undang (UU) tentang Partai Politik (Parpol) digugat. Pemohon mengungkapkan adanya dualisme dalam kepengurusan PBB. Kubu Gugum Ridho Putra yang ditetapkan berdasarkan hasil Muktamar VI Bali dan kubu Yuri Kemal Fadlullah yang kepengurusannya ditetapkan melalui Musyawarah Dewan Partai (MDP), serta mengklaim telah mendapat Surat Pengesahan dari Kementerian Hukum (Kemenkum).
Gugum Ridho Putra, Ketua Umum DPP PBB Hasil Muktamar VI Bali, menyampaikan bahwa hari ini adalah sidang perdana. Pemohon telah mengajukan pengujian terkait kewenangan menteri hukum dalam hal pengesahan badan hukum, pengesahan AD/ART, termasuk pengesahan perubahan kepengurusan partai politik.
Permohonan yang Diajukan
Dalam sidang hari ini, Gugum sebagai perwakilan DPP PBB Hasil Muktamar VI Bali, sudah membacakan permohonan di hadapan hakim. Total ada dua permohonan yang diajukan melalui gugatan tersebut.
- Pertama, kewenangan pengesahan dari menteri hukum (menkum). Pemohon meminta agar kewenangan itu diubah hanya sebagai pencatat, bukan mengesahkan keputusan parpol.
Menurut Gugum, hal ini menjadi pokok persoalan yang akan terus menjadi masalah bagi partai politik ke depan. Karena kewenangan pengesahan itu bisa menentukan siapa yang berhak dan siapa yang tidak.
Kedua, terkait perselisihan internal dalam parpol, khususnya perselisihan kepengurusan. Dalam UU yang berlaku, kewenangannya berada pada mahkamah partai.
- Menurut Gugum, kondisi ini sudah tidak efektif. Oleh karena itu, pihaknya meminta agar kewenangan tersebut diambil alih oleh MK sebagai lembaga negara yang memiliki keputusan mengikat.
- “Karena Mahkamah Konstitusi itu sidangnya terbuka, kemudian adil, masing-masing pihak bisa menyampaikan secara tanpa ada hambatan apa pun, dan yang penting putusannya final dan mengikat,” ucap dia.
Persiapan dan Masukan dari Hakim
Menurut Gugum, seluruh permohonan sudah disampaikan kepada hakim. Kemudian hakim telah memberikan masukan atas permohonan tersebut, terutama berkaitan dengan legal standing yang menyangkut kedudukan hukum DPP PBB Hasil Muktamar VI Bali dan materi terkait permohonan yang diajukan.
Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menjelaskan bahwa pemohon harus bisa membuktikan legalitas sebagai badan hukum. Hal ini dapat dilakukan melalui AD/ART dan peraturan organisasi, dalam hal ini AD/ART dan peraturan organisasi PBB.
Selain itu, dia meminta pemohon untuk menjelaskan secara utuh kerugian konstitusional berdasarkan UUD 1945. “Karena anggaran dasar itu konstitusinya dari partai politik itu dan disebutkan dalam Undang-Undang Partai Politik itu adalah peraturan dasarnya partai politik,” tegasnya.









Discussion about this post