Usulan Hak untuk Menghapus Jejak Digital dalam Revisi UU HAM
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia, Natalius Pigai, mengusulkan pemberlakuan hak untuk menghapus jejak digital atau Right to be Forgotten dalam draf revisi Undang-Undang HAM. Langkah ini bertujuan untuk melindungi martabat warga negara yang tidak terbukti bersalah di pengadilan namun menjadi korban framing negatif dari media atau publik di masa lalu.
Pigai menjelaskan bahwa seseorang yang pernah menjadi korban citra buruk akibat pemberitaan media di masa lalu, meskipun tidak pernah bersalah, memiliki hak untuk meminta penghapusan jejak digitalnya. Hal ini dilakukan untuk memulihkan reputasi dan kehidupan emosional serta psikologis individu tersebut.
“Media sudah memvonis salah, publik juga begitu. Tapi ternyata di pengadilan tidak terbukti. Jejak digitalnya muncul terus di kemudian hari, 5 bahkan 10 tahun kemudian. Pasal ini kami masukkan untuk menghapus label tersebut,” jelas Pigai dalam konferensi pers di Gedung Kementerian HAM, Jakarta, Senin (4/5/2026).
Fenomena “Vonis” Publik yang Mendahului Putusan Hukum
Pigai menyoroti fenomena “vonis” publik yang sering kali mendahului putusan hukum. Ia menilai bahwa jejak digital yang terus muncul meski seseorang sudah dinyatakan bersih sangat merugikan kehidupan emosional dan psikologis seseorang. Dengan adanya pasal ini, warga negara yang merasa dirugikan oleh framing negatif dapat mengajukan permohonan ke pengadilan.
Jika permohonan dikabulkan, pengadilan akan memerintahkan pengelola media atau platform media sosial untuk menghapus konten terkait. Proses penghapusan konten ini tidak dilakukan secara sepihak, melainkan melalui ketetapan hukum yang jelas.
Perlindungan Martabat bagi Warga Negara
Pigai berharap usulan ini dapat mengakhiri beban sosial permanen yang harus ditanggung individu akibat informasi masa lalu yang tidak akurat secara hukum. Dengan adanya hak untuk menghapus jejak digital, warga negara yang tidak pernah melalui proses peradilan atau dinyatakan tidak bersalah akan mendapatkan perlindungan martabat yang layak.
“Yang bersangkutan bisa meminta pengadilan untuk memerintahkan pengelola media menghapus jejak digitalnya. Ini adalah perlindungan martabat bagi warga yang tidak pernah melalui proses peradilan atau dinyatakan tidak bersalah,” tegas Pigai.
Mekanisme Pengajuan Permohonan
Proses pengajuan permohonan penghapusan jejak digital akan melalui mekanisme hukum yang jelas. Warga negara yang merasa dirugikan oleh framing negatif dapat mengajukan permohonan ke pengadilan. Setelah itu, pengadilan akan mengevaluasi permohonan tersebut dan memutuskan apakah konten tersebut harus dihapus atau tidak.
Adopsi pasal ini diharapkan dapat memberikan solusi untuk mengurangi dampak negatif dari informasi yang tidak akurat atau tidak lengkap yang tersebar di media digital. Dengan demikian, masyarakat akan lebih aman dalam menjalani kehidupan sehari-hari tanpa khawatir akan jejak digital yang tidak akurat.
Tujuan Utama dari Usulan Ini
Tujuan utama dari usulan ini adalah untuk melindungi martabat dan kehormatan setiap individu, terutama mereka yang belum tentu bersalah namun telah menjadi korban dari pemberitaan yang tidak objektif. Pigai berharap dengan adanya regulasi ini, masyarakat akan lebih sadar akan pentingnya kebenaran dan keseimbangan dalam penyampaian informasi.
Selain itu, usulan ini juga diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam memperkuat sistem perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Dengan adanya regulasi yang jelas, masyarakat akan lebih mudah mengakses hak-haknya dan mendapatkan perlindungan yang layak.









Discussion about this post