Penjelasan Menteri Sosial tentang Anggaran Pengadaan Sepatu Sekolah Rakyat
Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan bahwa anggaran sepatu dalam program Sekolah Rakyat senilai Rp27 miliar masih berada dalam tahap perencanaan. Ia juga menjelaskan bahwa harga sepatu sebesar Rp700 ribu per pasang yang tercantum dalam dokumen perencanaan bukanlah harga akhir, melainkan hanya pagu anggaran awal.
Pagu anggaran merupakan batas maksimal dana yang disiapkan sebelum proses pengadaan dilakukan. Proses pengadaan ini akan dilakukan melalui lelang terbuka, yang bertujuan untuk memastikan harga yang lebih murah dan efisien.
“Proses pengadaan ini dilelang secara terbuka dan nanti hasilnya pasti lebih murah dari perencanaannya,” kata Gus Ipul saat ditemui di lokasi proyek Sekolah Rakyat Kedung Cowek Surabaya.
Peringatan Keras untuk Jajaran Kemensos
Dalam kesempatan yang sama, Gus Ipul memberikan peringatan tegas kepada seluruh jajaran di Kementerian Sosial agar tidak melakukan praktik yang melanggar aturan dalam proses pengadaan. Ia melarang adanya lobi, titipan, atau rekayasa dalam proses tersebut.
“Saya sudah sampaikan kepada para penanggung jawab, tidak boleh ada lobi, titipan, rekayasa, tidak boleh ada hal-hal yang menyimpan dalam proses pengadaan,” ujarnya.
Pernyataan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mencegah praktik korupsi. Istilah “kongkalikong” yang disebutkan merujuk pada kerja sama tidak sah antara pihak-pihak tertentu untuk keuntungan pribadi, biasanya dalam bentuk manipulasi anggaran.
Gus Ipul bahkan menegaskan bahwa dirinya bersama Wakil Menteri Sosial siap menjadi pihak pertama yang melaporkan jika ditemukan pelanggaran.
Sorotan Publik dan Isu Mark-Up
Kontroversi ini bermula dari dokumen perencanaan pengadaan sepatu untuk program Sekolah Rakyat tahun 2026 yang mencantumkan jumlah sekitar 39.345 pasang sepatu dengan harga Rp700.000 per pasang. Total anggaran pun mencapai Rp27 miliar.
Angka tersebut kemudian memicu reaksi publik karena dianggap terlalu tinggi dibanding harga sepatu di pasaran. Istilah “mark-up” pun ramai digunakan oleh warganet. Mark-up adalah praktik menaikkan harga barang di atas nilai sebenarnya, yang sering dikaitkan dengan potensi penyimpangan anggaran.
Perbandingan harga menjadi semakin mencolok setelah muncul dugaan bahwa salah satu produk sepatu dalam dokumen tersebut mirip dengan milik brand lokal Stradenine.
Klarifikasi Stradenine: Tidak Terlibat
Nama Stradenine ikut terseret dalam polemik ini setelah foto produknya beredar di media sosial sebagai ilustrasi sepatu program Sekolah Rakyat. Namun, pihak brand langsung memberikan klarifikasi resmi.
Melalui unggahan di Instagram pada Minggu (3/5/2026), Stradenine menyatakan bahwa mereka tidak terlibat dalam proyek tersebut.
“Kami perlu meluruskan: Foto yang beredar memang salah satu artikel kami, dengan harga Rp 179.900,” buka pihak Stradenine.
Perusahaan tersebut juga menegaskan bahwa mereka tidak pernah menerima pesanan atau bekerja sama dalam pengadaan sepatu tersebut.
“Stradenine tidak pernah terlibat, mengetahui, atau menerima pesanan secara langsung dalam pengadaan sepatu yang sedang diberitakan,” tulis akun resmi mereka.
Perbedaan Harga Picu Pertanyaan
Perbedaan antara harga yang beredar di publik dengan harga asli produk di pasaran menjadi salah satu pemicu utama polemik. Jika harga sepatu Stradenine sekitar Rp179.900, maka terdapat selisih sekitar Rp521.000 dari angka Rp700.000 yang tercantum dalam perencanaan.
Selisih ini memicu berbagai spekulasi di masyarakat, terutama terkait efisiensi penggunaan anggaran negara.
Namun demikian, pihak Stradenine menegaskan bahwa seluruh produk mereka dijual dengan harga terjangkau.
“Semua sepatu Stradenine dapat dimiliki dengan harga dari Rp100.000-an sampai dengan Rp300.000-an per pasang,” tegas mereka.
Brand tersebut juga menyampaikan bahwa visi mereka adalah menyediakan produk yang dapat diakses oleh berbagai kalangan masyarakat.
Program Sekolah Rakyat dan Tujuannya
Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan inisiatif Kementerian Sosial untuk mendukung akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Program ini mencakup penyediaan berbagai kebutuhan dasar siswa, seperti seragam, sepatu, hingga perlengkapan sekolah lainnya.
Anggaran yang disiapkan bertujuan memastikan siswa dapat belajar dengan fasilitas yang memadai. Namun, besarnya nilai anggaran yang muncul dalam dokumen awal memicu perhatian publik terhadap transparansi dan akuntabilitas program tersebut.
Komitmen Transparansi dan Pengawasan
Gus Ipul juga mengajak masyarakat untuk turut mengawasi jalannya program ini. Menurutnya, pengawasan publik merupakan bagian penting dalam memastikan tidak terjadi penyimpangan.
“Jangan melakukan penyimpangan, jangan mau diintervensi oleh siapa pun. Soal harga detailnya nanti bisa dikawal bersama-sama,” imbuhnya.
Ia menegaskan bahwa dirinya dan Wakil Menteri Sosial tidak akan terlibat langsung dalam proses pengadaan, demi menjaga independensi dan integritas.
“Saya dan Pak Wamen telah berkomitmen untuk tidak akan ikut-ikut dalam proses pengadaan. Lakukan sesuai prosedur dan ketentuan yang ada,” pungkas Gus Ipul.
Discussion about this post